RM.id Rakyat Merdeka - Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) menegaskan skema Extended Producer Responsibility (EPR/tanggung jawab produsen) tidak akan menjadi beban tambahan bagi konsumen apabila seluruh pemangku kepentingan aktif terlibat dalam sistem pengelolaan sampah dan pemilahan sejak dari sumber.
Vice President Public Affairs Communication and Sustainability CCEP Lucia Karina mengatakan, EPR muncul karena rantai pengelolaan sampah nasional belum berjalan optimal. Sehingga penanganan sampah masih menghadapi biaya operasional yang relatif besar.
“EPR itu pada dasarnya adalah biaya awal (the first cost). Namun, ada ekomobilasi yang berfungsi mengimbangi biaya tersebut. Pertanyaan pentingnya, kalau semua pihak sudah melakukan pemilahan, dan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berjalan, apakah kita masih perlu EPR? Tidak perlu,” tegas Lucia di Amandina Bumi Nusantara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/11/2025).
Baca juga : Sengketa Bergeser Dari Sidang Ke Musyawarah
Ia menjelaskan jika pemilahan dari sumber dilakukan dan rantai pasok pengumpulan sampah berjalan efisien, maka biaya pengelolaan dapat ditekan. Sehingga, tidak berimbas pada beban konsumen.
“Masalah muncul karena waste management belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu EPR hadir untuk memastikan sistem ini berjalan. Namun, mestinya kita tidak bicara extended producer responsibility saja, tetapi extended stakeholder responsibility, semua harus terlibat agar biaya operasional bisa diturunkan,” ungkapnya.
Selain itu, Lucia juga menyoroti peta industri daur ulang di Indonesia. Katanya, pertumbuhan industri daur ulang menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mengungkapkan kini semakin banyak pabrik daur ulang yang dibangun di berbagai daerah. Termasuk fasilitas baru di Cilegon, Banten.
Baca juga : APP Kenalkan Dua Proyek Karbon Berbasis Alam Indonesia Di COP30 Brazil
“Saya baru mendapat informasi bahwa di Cilegon akan segera berdiri pabrik baru untuk produk berbasis daur ulang. Ini menambah kapasitas industri daur ulang nasional. Dengan semakin banyak produsen, komponen bahan daur ulang dapat meningkat,” jelasnya.
Menurut Lucia, kehadiran banyak pelaku industri daur ulang akan mendorong peningkatan permintaan. Sehingga dapat menurunkan harga bahan daur ulang yang selama ini dianggap mahal.
“Supply menjadi mahal karena demand sedikit. Kalau permintaan meningkat, otomatis harga akan turun. Ditambah masyarakat melakukan segregasi dari awal, rantai pasok bisa dipersingkat dan lebih efisien,” jelas ia.
Baca juga : Gubernur NTB Pastikan Peningkatan Layanan Kesehatan Di Pulau Sumbawa
Lucia berharap muncul lebih banyak perusahaan seperti Amandina Bumi Nusantara sehingga beban pengelolaan dapat ditanggung bersama.
“Kalau kita mampu memperkuat rantai pasok dan masyarakat terlibat melakukan pemilahan, maka sistem ini akan berjalan baik dan tidak perlu dibuat rumit,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.