RM.id Rakyat Merdeka - Setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergerak mencari bentuk terbaiknya. Di tengah beragam respons publik, program ini dinilai sebagai ikhtiar besar negara dalam memperkuat fondasi gizi anak sejak dini. Sekaligus ruang belajar untuk menyempurnakan tata kelola ke depan.
Refleksi itu mengemuka dalam diskusi publik Refleksi Program MBG: Antara Janji Politik, Tata Kelola, dan Dampak yang digelar Titik Project di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025). Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, pakar gizi, hingga pengelola dapur layanan, untuk membaca capaian sekaligus tantangan MBG di tahun pertamanya.
Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha menekankan pentingnya literasi gizi sebagai penopang utama keberhasilan program. Menurutnya, perdebatan soal menu termasuk makanan olahan perlu ditempatkan secara proporsional.
Baca juga : Sambut Nataru, Sarinah Hadirkan Program Budaya Dan Solidaritas Sosial
“Yang terpenting adalah keseimbangan dan batas konsumsi. Anak-anak punya kebutuhan gizi harian yang jelas. Di sinilah peran edukasi orang tua dan pendampingan ahli gizi menjadi kunci,” ujar Ikeu. Ia menilai, MBG harus terus disertai penguatan pemahaman gizi agar manfaatnya optimal dan berkelanjutan.
Nada optimisme juga disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan. Ia memandang dinamika selama setahun pelaksanaan MBG sebagai proses pembelajaran yang wajar dalam sebuah program besar berskala nasional.
“Sekecil apa pun yang terjadi, itu menjadi pelajaran. Kita harus berani menata ulang cara pandang agar program ini semakin membumi,” kata Veronica. Ia menegaskan, sejak awal MBG dirancang dengan tujuan murni yaitu meningkatkan kesehatan dan kualitas anak Indonesia tanpa meninggalkan siapa pun.
Baca juga : Perputaran Uang Nataru Mencapai 100-an Triliun
Veronica menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Ke depan, dapur MBG diharapkan tak hanya menjadi tempat memasak, tetapi juga ruang belajar perubahan perilaku. Terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, keberagaman kondisi daerah menuntut fleksibilitas pelaksanaan.
“Bukan soal banyaknya menu, tapi pemenuhan gizinya. Harus berbasis pangan lokal dan kedaulatan pangan masing-masing wilayah,” ujarnya.
Dari lapangan, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Tanggamus, Lampung, Dewi Wahyuni, membagikan pengalaman pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. Ia menyebut, sejauh ini layanan berjalan relatif baik meski dihadapkan pada tantangan geografis dan biaya distribusi yang tinggi.
Baca juga : Menkomdigi Perbarui Program Literasi Digital
“Alhamdulillah, di SPPG kami belum ada persoalan besar. Tantangannya lebih ke akses dan harga bahan pangan karena wilayahnya cukup terpencil,” kata Dewi. Menurutnya, distribusi makanan kerap harus ditempuh dengan sepeda motor melewati medan sulit, terutama saat cuaca buruk.
Meski demikian, Dewi memastikan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas layanan. Menu disusun agar disukai anak-anak, tanpa mengabaikan unsur gizi.
“Kami berusaha menyiapkan makanan yang bisa diterima anak-anak, supaya tidak ada yang terbuang dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.