RM.id Rakyat Merdeka - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Ibu Kota bisa terpenuhi.Upaya tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta.
Audiensi dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan J jajaran Wilayah DKI Jakarta, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Adapun, program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan agenda nasional yang bertujuan memastikan seluruh pekerja, baik Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU), memperoleh perlindungan atas berbagai risiko kerja.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H. Pandjaitan mengatakan, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi kunci untuk meningkatkan kepesertaan, khususnya di sektor informal.
Ivan menyebut akan terus memperluas edukasi dan pendampingan kepada para pekerja agar mereka memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kami juga aktif bersinergi dengan tokoh-tokoh di wilayah untuk mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran iuran," kata Ivan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Baca juga : Kurangi Risiko Kecelakaan, Pemprov DKI Tambal Sementara Jalanan Rusak
Ivan menegaskan, peningkatan kepesertaan bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan setiap pekerja memiliki rasa aman dalam bekerja.
"Ketika pekerja terlindungi, produktivitas meningkat dan dampaknya akan kembali pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang tetap mengedepankan keadilan sosial," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan, DKI Jakarta telah memiliki fondasi regulasi yang kuat melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan dan percepatan universal coverage di daerah.
"Universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah upaya memastikan tidak ada pekerja yang jatuh miskin akibat risiko kerja. Ketika pekerja terlindungi, maka negara hadir untuk menjaga keberlanjutan hidup pekerja dan keluarganya," kata Deny.
Berdasarkan data ketenagakerjaan, jumlah pekerja di DKI Jakarta mencapai sekitar 4,8 juta orang. Hingga 2025, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta telah melindungi sekitar 2,2 juta tenaga kerja atau setara dengan 46 persen dari total tenaga kerja di Jakarta.
"Capaian ini menunjukkan progres yang positif, namun masih terdapat ruang yang besar untuk terus meningkatkan perlindungan. Terutama bagi pekerja BPU, pekerja sektor informal, dan pekerja jasa konstruksi," ungkapnya.
Baca juga : Lindungi 4,8 Juta Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pemprov DKI Jakarta
Selain capaian kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta juga mencatat penyaluran manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang signifikan sepanjang 2025.
Total manfaat sebesar Rp12,1 triliun telah dibayarkan kepada peserta dan ahli waris melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Deny memastikan, manfaat yang dibayarkan merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja.
"Mulai dari pembiayaan pengobatan tanpa batas akibat kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris," tuturnya.
Dalam audiensi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk mempercepat Universal Coverage. Diantaranya, penguatan kepatuhan badan usaha, optimalisasi peran RT/RW sebagai agen sosialisasi dan pendaftaran, serta dukungan kebijakan dan penganggaran bagi pekerja miskin ekstrem yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut baik upaya dan capaian yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta.
Baca juga : PLN Indonesia Power Perketat Pengawasan Overhaul PLTU Suralaya
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung pencapaian universal coverage sebagai bagian dari agenda kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
"Regulasi di DKI Jakarta pada dasarnya sudah cukup kuat. Tantangan kita adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal melalui pengawasan, monitoring, serta kolaborasi lintas perangkat daerah," ujar Rano.
Rano juga menekankan pentingnya integrasi data tenaga kerja sebagai dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Dengan basis data yang solid dan terintegrasi, kita bisa memastikan perlindungan sosial benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan," kata Rano.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.