RM.id Rakyat Merdeka - Operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) disepakati berlanjut hingga umur cadangan tambang di kawasan mineral Grasberg, Papua. Kesepakatan itu tercapai dalam dalam nota kesepahaman (MoU) perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca-2041 pada sesi roundtable Business Summit Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) di Washington DC, Rabu (18/2/2026).
Penandatanganan dilakukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mewakili Pemerintah Indonesia dan President and Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoRan Kathleen Quirk. Presiden Prabowo Subianto dan Chairman Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menyaksikan langsung penandatanganan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan, Indonesia ingin memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat, baik di bidang politik maupun ekonomi.
“Kami berharap kehadiran Amerika Serikat bisa semakin kuat di ekonomi kami. Kami ingin perusahaan-perusahaan Amerika menjadi mitra strategis,” ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, hubungan ekonomi Indonesia-AS memiliki potensi besar untuk diperluas, didukung stabilitas politik, disiplin fiskal, serta komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola. Ia menegaskan, melalui MoU ini, pemerintah berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi investor lewat kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.
Saham RI Naik Jadi 63 Persen
Baca juga : Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR Lagi, Sahroni Janji Perbaiki Diri
Salah satu poin penting dalam kesepakatan adalah penambahan kepemilikan saham Pemerintah Indonesia. Pada 2041, Freeport akan mengalihkan tambahan 12 persen saham PTFI kepada pemerintah tanpa biaya. Namun, pihak penerima tetap berkewajiban mengganti biaya investasi secara proporsional berdasarkan nilai buku untuk investasi yang manfaatnya masih berlanjut setelah 2041.
Dalam keterangan resminya, Freeport-McMoRan menyebut, perseroan akan mempertahankan 48,76 persen saham hingga 2041. Setelah pengalihan 12 persen saham dilakukan, porsi kepemilikan perusahaan asal AS itu akan turun menjadi sekitar 37 persen mulai 2042.
Saat ini, Pemerintah Indonesia menguasai 51,2 persen saham PTFI melalui holding BUMN pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Dengan tambahan 12 persen saham tersebut, pada 2041 kepemilikan pemerintah akan meningkat menjadi 63 persen.
Perpanjangan operasi akan ditempuh melalui perubahan IUPK PTFI agar berlaku hingga umur cadangan tambang. Langkah ini memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan Tambang Grasberg dalam dua dekade mendatang. Meski demikian, implementasinya masih menunggu penerbitan IUPK yang telah direvisi oleh Pemerintah Indonesia.
Richard C. Adkerson menyatakan, pihaknya menghargai kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia. Ia menilai operasional Tambang Grasberg selama ini telah memberikan manfaat luas bagi berbagai pemangku kepentingan.
Baca juga : Hasil Survei Kemendikdasmen, MBG Tingkatkan Fokus Belajar Siswa
“Dan perpanjangan ini akan membuka peluang untuk terus menciptakan nilai yang signifikan bagi semua pihak di salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia,” ujar Adkerson.
Selain pengaturan saham dan perizinan, Freeport menyatakan komitmen tambahan bagi masyarakat Papua. Perusahaan akan meningkatkan dukungan sosial, termasuk pembiayaan pembangunan satu rumah sakit dan dua fasilitas pendidikan medis.
Di sisi operasional, PTFI berencana menambah belanja eksplorasi untuk mencari cadangan baru serta membuka peluang ekspansi jangka panjang. Pada sektor hilir, PTFI menegaskan tetap memprioritaskan pemurnian dan penjualan produk di dalam negeri, mulai dari tembaga olahan, logam mulia, hingga asam sulfat dan produk turunannya.
Freeport juga membuka kemungkinan memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat sesuai mekanisme pasar apabila terjadi peningkatan kebutuhan pasokan di negara tersebut.
Perusahaan memastikan struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan dalam perjanjian pemegang saham dan IUPK, tetap dipertahankan sepanjang umur cadangan tambang.
Potensi Tambah Rp 90 T Per Tahun
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengungkapkan, perpanjangan IUPK pasca-2041 dan divestasi tambahan 12 persen saham ke Pemerintah Indonesia berpotensi menambah penerimaan negara sekitar 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 90 triliun per tahun.
Baca juga : Rupiah Dekati 17.000 Per Dolar, Gubernur BI Anggap Kemurahan
Tony menjelaskan potensi keberlanjutan kontribusi tersebut mencakup sekitar Rp 14 triliun untuk pemerintah daerah, keberlanjutan sekitar 30.000 tenaga kerja, serta program pengembangan masyarakat sekitar Rp 2 triliun per tahun.
“Dengan ini, keberlanjutan kontribusi kepada negara, khususnya masyarakat Papua akan terus terjaga,” ujar Tony dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.