RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu kesiapan industri nasional jelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal untuk produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan pada 18 Oktober 2026.
Penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir menjadi prioritas untuk mengejar tenggat waktu tersebut, sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri halal dunia. Hal ini didukung oleh besarnya pasar domestik dan meningkatnya tren halal sebagai gaya hidup global.
“Sudah saatnya Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, bukan hanya sebagai pasar bagi produk luar negeri. Kinerja ekspor produk halal, termasuk sektor modest fashion, menunjukkan potensi yang sangat besar dengan capaian mencapai 8,28 miliar dolar AS tahun 2024,” kata Agus di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Sebagai langkah konkret, Kemenperin mempercepat implementasi Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahap II 2025–2029. Fokus diarahkan pada sektor makanan minuman, serta industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki yang masuk dalam kategori barang gunaan.
Baca juga : Warga Ngeluh, Sampah Numpuk Pasca Lebaran
Salah satu upaya diseminasi dilakukan melalui kegiatan TEXTalk oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku industri mengenai kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Kewajiban ini mencakup kategori produk seperti sandang, aksesori, peralatan rumah tangga hingga alat kesehatan. Terutama yang mengandung unsur hewani.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menjelaskan, unit balai di bawah Kemenperin memiliki peran strategis sebagai fasilitator edukasi bagi industri.
Menurutnya, balai tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan jasa industri. Tapi juga sebagai fasilitator edukasi dan pendampingan untuk memperkuat daya saing industri.
Baca juga : Real Madrid Vs Bayern Munchen, Mimpi Buruk Die Roten
“Tujuan akhirnya adalah terciptanya kemandirian rantai pasok dan peningkatan kualitas produk industri nasional,” jelas Emmy.
Saat ini, BBSPJI Tekstil telah terakreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Kategori Utama.
Kepala BBSPJI Tekstil Hagung Eko Pawoko mengungkapkan, tantangan utama masih terletak pada belum terintegrasinya ekosistem halal di level bahan baku dan bahan penolong.
“Panduan titik kritis halal yang kami sampaikan diharapkan dapat membantu pelaku industri. Khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam mengidentifikasi kewajiban sertifikasi halal, serta menelusuri sumber bahan baku yang berpotensi mengandung unsur nonhalal,” jelas Hagung.
Menurutnya, pemahaman regulasi yang seragam di tingkat produsen akan mempercepat proses administrasi. Mulai dari pengumpulan Material Safety Data Sheet (MSDS) hingga surat pernyataan bebas unsur babi.
Baca juga : Perebutan Takhta Tenis Dunia, Sinner Fokus Trofi
Kemenperin optimistis sinergi ini akan menjadikan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis untuk menembus pasar internasional. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Selasa, 7 April 2026 dengan judul "Kemenperin Perkuat Ekosistem Dari Hulu Hingga Hilir, Saatnya Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.