RM.id Rakyat Merdeka - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai, pembentukan “war room” deregulasi dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia keluar dari stagnasi di kisaran 5 persen.
“Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal dan menarik investasi asing secara dinamis,” kata Didik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Karena itu, diperlukan iklim usaha yang lebih kondusif agar investasi asing masuk dan produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.
Didik menilai, persoalan utama ekonomi Indonesia bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi juga menyangkut lemahnya institusi dan daya saing nasional. Ia menyoroti rendahnya investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) ke Indonesia yang dinilai kalah dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Baca juga : PB HMI Sebut "Revolusi Bunga" Prabowo Wujudkan Keadilan Ekonomi
Ia menambahkan, birokrasi yang panjang dan rumit menjadi salah satu faktor utama yang membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
Karena itu, Didik menilai, gagasan Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah yang rasional dan dibutuhkan untuk memangkas hambatan investasi serta biaya ekonomi tinggi.
“Indonesia sudah terlalu overregulated sehingga investasi melambat. Semangat deregulasi seperti PAKTO 88 relevan untuk menghidupkan kembali dinamika ekonomi,” katanya.
Ia mencontohkan, keberhasilan sejumlah negara Asia Timur seperti Vietnam, Korea Selatan, Singapura, dan China yang menerapkan reformasi birokrasi secara agresif untuk menopang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi.
Baca juga : Disaksikan Prabowo, Satgas PKH Serahkan Rp 10,2 T ke Negara
Menurut Didik, Vietnam melalui, reformasi Đổi Mới mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 8 persen karena berhasil memperkuat sektor ekspor dan menarik investasi asing secara besar-besaran.
“Mind set ekonomi yang terlalu berorientasi ke dalam menyebabkan investasi asing lemah dan yang masuk justru investasi berkualitas rendah dengan nilai tambah terbatas,” ujarnya.
Ia mengatakan, investasi yang tidak berkualitas tidak menciptakan transfer teknologi, kualitas pekerjaan rendah, dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang berat.
Didik menegaskan, deregulasi dan debirokratisasi harus disertai reformasi institusi, penegakan hukum, digitalisasi birokrasi, serta keberanian politik untuk melawan praktik ekonomi rente.
Baca juga : Ketua DPRD DKI Jakarta Dukung Penguatan Bela Negara Di Perguruan Tinggi
Dia juga menilai reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.