RM.id Rakyat Merdeka - Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatera pascagangguan interkoneksi dinilai memiliki pola penanganan serupa dengan berbagai kasus blackout besar di dunia, yakni mengutamakan stabilitas sistem melalui tahapan recovery yang dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan terukur.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan gangguan pada sistem interkoneksi modern dapat berkembang sangat cepat menjadi cascading failure atau efek domino ketika frekuensi sistem turun dan keseimbangan pasokan dengan beban terganggu.
Menurutnya, pola serupa terlihat dalam berbagai kasus blackout besar di Amerika Serikat, India, Spanyol, Inggris, hingga Australia Selatan yang sama-sama dipicu gangguan transmisi maupun ketidakstabilan sistem interkoneksi.
“Dalam sistem interkoneksi besar, tantangan paling berat justru biasanya muncul saat proses recovery. Operator harus memastikan frekuensi, tegangan, dan sinkronisasi antar pembangkit tetap stabil agar sistem yang mulai pulih tidak kembali jatuh,” ujar Abra, Senin (25/5/2026).
Ia mencontohkan, blackout Amerika Utara pada 2003 yang berkembang menjadi gangguan sistemik hingga menyebabkan lebih dari 100 pembangkit lepas dari sistem.
Sementara di India pada 2012, gangguan interkoneksi meluas akibat ketidakseimbangan beban antarwilayah.
Adapun di Spanyol dan Portugal pada 2025, proses pemulihan juga dilakukan secara bertahap untuk menjaga kestabilan sistem setelah lonjakan tegangan memicu pemadaman besar di Semenanjung Iberia.
Baca juga : IIF dan Arkora Hydro Bermitra Dukung Pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia
Pola serupa juga terjadi di Pakistan dan Turki ketika operator sistem harus melakukan sinkronisasi pembangkit secara hati-hati untuk mencegah gangguan lanjutan saat proses penyalaan kembali jaringan listrik.
Menurut Abra, fase recovery sering menjadi tahapan paling kritis karena kesalahan sinkronisasi saat penyalaan kembali pembangkit dapat memicu gangguan susulan atau bahkan blackout kedua.
“Kalau sinkronisasi dilakukan terlalu cepat sementara sistem belum stabil, pembangkit bisa kembali trip dan memicu gangguan lanjutan. Karena itu operator biasanya sangat berhati-hati saat proses recovery,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses pemulihan karena harus melewati tahapan teknis mulai dari pemanasan boiler, sinkronisasi frekuensi, hingga stabilisasi operasi sebelum kembali memasok daya penuh ke sistem interkoneksi.
Menurut Abra, pola pemulihan bertahap yang dilakukan pada sistem kelistrikan Sumatera juga mencerminkan pendekatan umum yang diterapkan dalam penanganan blackout di berbagai negara demi menjaga sistem tetap stabil hingga seluruh pasokan kembali normal.
Ia menambahkan, pembangkit berbasis hidro dan gas dapat berperan sebagai fast response pada tahap awal pemulihan karena lebih cepat kembali masuk ke sistem.
Sebaliknya, pembangkit thermal seperti PLTU memerlukan waktu lebih panjang. PLN bahkan menyebut proses pemulihannya dapat mencapai 15 hingga 20 jam sejak start-up, sinkronisasi, hingga beroperasi penuh.
Baca juga : HIPMI Kota Bekasi dan Jasa Armada Dorong Penguatan Ekosistem Industri
“Karena itu publik perlu memahami bahwa blackout pada sistem interkoneksi besar berbeda dengan gangguan listrik lokal. Ketika sistem besar mengalami gangguan frekuensi, penyalaannya tidak bisa sekadar dinyalakan kembali seperti saklar. Harus ada tahapan sinkronisasi dan stabilisasi agar tidak muncul gangguan susulan,” jelasnya.
Meski demikian, Abra menilai, peristiwa ini juga perlu menjadi momentum evaluasi struktural terhadap desain ketahanan sistem transmisi kelistrikan nasional, khususnya di Sumatera.
Menurutnya, sistem kelistrikan Sumatera masih memiliki karakter jaringan yang cenderung memanjang dan radial di sejumlah koridor.
Kondisi tersebut membuat gangguan pada satu ruas transmisi strategis berpotensi merambat luas ke wilayah lain.
“Ke depan, kita tidak cukup hanya bicara penambahan pembangkit. Sistem transmisi juga harus dibuat lebih kuat dan adaptif. Dalam konteks Sumatera, jaringan yang terlalu memanjang dan kurang memiliki alternatif jalur evakuasi daya akan membuat sistem lebih rentan ketika satu titik transmisi mengalami gangguan,” ujar Abra.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Green Enabling Super Grid sebagaimana tercantum dalam RUPTL 2025–2034 menjadi sangat relevan.
Dalam RUPTL tersebut, penguatan jaringan transmisi dan smart grid ditempatkan sebagai prasyarat penting untuk mengintegrasikan energi baru terbarukan, memperkuat keandalan sistem, serta mengatasi ketidaksesuaian lokasi antara pusat pembangkit dan pusat beban.
Baca juga : Pemerintah Dan Industri Perkuat Ekosistem Otomotif Nasional
PLN juga telah menyampaikan rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dalam periode RUPTL 2025–2034.
Menurut Abra, Green Enabling Super Grid tidak hanya penting untuk agenda transisi energi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan dari risiko gangguan besar.
Dengan jaringan transmisi yang lebih terhubung, memiliki jalur alternatif, didukung digitalisasi sistem, serta kemampuan pengendalian beban dan pembangkit secara real-time, sistem kelistrikan dinilai akan lebih mampu merespons gangguan secara cepat dan mencegah efek domino.
“Pelajaran penting dari blackout Sumatra adalah transmisi tidak boleh dipandang sebagai infrastruktur pasif. Transmisi harus menjadi sistem yang moving, lebih agile, adaptif, dan cerdas. Jadi bukan hanya kabel yang mengalirkan listrik dari titik A ke titik B, tetapi jaringan yang mampu membaca kondisi sistem, mengalihkan aliran daya, dan menjaga stabilitas ketika terjadi gangguan,” jelas Abra.
Ia menambahkan, pembangunan Green Enabling Super Grid juga penting untuk mengakomodasi bauran energi yang semakin kompleks, termasuk masuknya pembangkit energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, panas bumi, dan pembangkit berbasis sumber daya lokal.
Menurut Abra, pemerintah dan PLN perlu menjadikan peristiwa blackout ini sebagai dasar percepatan investasi pada infrastruktur transmisi, gardu induk, sistem proteksi, automatic generation control, battery energy storage system, digital substation, serta teknologi pemantauan sistem berbasis real-time.
“Investasi pada infrastruktur transmisi harus dipandang sebagai investasi ketahanan ekonomi, bukan semata biaya teknis kelistrikan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.