Transisi Kendaraan Listrik Jadi Kunci Selamatkan APBN Dari Krisis Energi

RM.id  Rakyat Merdeka - Transisi energi menuju kendaraan listrik dinilai menjadi langkah strategis untuk meredam dampak krisis energi global yang dipicu lonjakan harga minyak dan ketegangan geopolitik.

Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyebutkan, krisis energi saat ini berpotensi berkembang menjadi krisis fiskal hingga ekonomi jika tidak diantisipasi secara cepat dan tepat.

“Lonjakan harga minyak akibat konflik global telah menekan banyak negara. Bahkan Filipina sudah menghadapi kondisi darurat energi yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Didik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, momentum krisis ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi energi dari bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara menuju energi hijau yang lebih berkelanjutan.

Baca juga : Konversi ke Energi Listrik Dinilai Jadi Kunci untuk Perkuat Ketahanan Energi

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memaparkan rencana besar transisi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Program ini mencakup konversi berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk.

Prabowo menyatakan penggunaan kendaraan listrik dapat menekan biaya operasional secara signifikan. “Kalau pakai listrik, pengeluaran bisa tinggal sekitar 20 persen. Ini bisa menjadi game changer,” katanya.

Kajian INDEF juga menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan listrik berpotensi memangkas beban subsidi energi hingga 85 persen. Hal ini dinilai penting mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Didik menilai percepatan konversi kendaraan listrik menjadi langkah krusial untuk menjaga ketahanan fiskal, terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik yang memicu kenaikan harga energi.

Baca juga : Strategi Bahlil Dinilai Sukses Redam Dampak Krisis Energi Global

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt dalam waktu satu tahun ke depan guna mendukung kebutuhan listrik dari sektor transportasi.

“Elektrifikasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga ketahanan nasional serta menyelamatkan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi subsidi energi yang selama ini lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Berdasarkan studi INDEF, sekitar 63 persen konsumsi pertalite dinikmati kelompok menengah atas, sementara kelompok bawah hanya sekitar 37 persen.

Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, transisi ke kendaraan listrik dinilai dapat menjadi solusi untuk memperbaiki distribusi subsidi sekaligus mengurangi beban fiskal negara.

Baca juga : Pemerintah Imbau Pengusaha Logistik Patuhi Pembatasan Arus Balik Lebaran

“Jika tidak segera dilakukan, subsidi energi berisiko membengkak dan memicu krisis fiskal. Momentum kenaikan harga minyak saat ini justru menjadi waktu yang tepat untuk melakukan reformasi energi secara menyeluruh,” kata dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.