RM.id Rakyat Merdeka - Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik Rachbini PhD menyampaikan pandangannya soal smart state trading dan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia. Dengan kebijakan baru ekspor SDA satu pintu, Didik meyakini dunia usaha akan terkejut. Dunia internasional dan investor pastinya bertanya-tanya mengenai latar belakang dan implementasi tata kelola ekspor ini.
"Ini pilihan kebijakan politik dari presiden yang mendapat mandat dari rakyat, untuk menjalankan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan ekonominya. Pilihan ini sudah jelas, negara akan memainkan peranan lebih besar di dalam ekonomi," papar Didik dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
"Indonesia tidak akan menjadi penonton kekayaan alamnya sendiri, yang dieksploitasi selama berpuluh-puluh tahun tanpa negara mempunyai kendali atas kekayaan tersebut," imbuhnya.
Didik meyakini, kebijakan ini akan membuat negara hadir dan mulai menjadi pengendali atas masa depannya. Pilihan terbaik, Indonesia bisa memilih jalan tengah: negara hadir, tetapi swasta tetap melakukan produksi dengan efisien.
"Ini pilihan terbaik. Tetapi, belum bisa ditebak, presiden akan mengambil posisi yang mana," ujarnya.
Di masa lalu, Indonesia sudah menjalankan praktik ekonomi liberal. Didik menilai, Indonesia tidak cocok menjadi negara ultra-liberal, yang menyerahkan seluruh SDA kepada pasar global. Namun, Indonesia juga tidak cocok menjadi negara ekonomi komando yang mematikan swasta.
Menurutnya, praktik seperti ini akan mematikan ekonomi dan menjadikan negara lebih miskin. Pilihan jalan tengah adalah yang terbaik selama ini dan banyak dijalankan oleh negara-negara sosialisme pasar, seperti Jerman, Denmark dan banyak negara Skandinavia lainnya.
Baca juga : Perbaikan Tata Kelola Ekspor SDA Dongkrak Daya Tawar Indonesia di Mata Dunia
Negara hadir secara nyata dan memainkan peranannya secara strategis, sementara swasta menjalankan aktivitas ekonomi dan produksi secara efisien. Negara menjalankan regulasi untuk kemakmuran, menguasai data, dan atas data tersebut melakukan pengawasan.
Untuk kasus SDA, negara harus mengendalikan devisa. Sementara swasta memainkan peranan di pasar dengan melakukan produksi yang efisien, inovasi, serta terus menjalankan bisnis secara efisien agar bisa bersaing di pasar global.
"Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi atau ekonomi politik antara negara atau pasar, tetapi bagaimana mendesain implementasi tata kelola sistem ekspor satu pintu, yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta," beber Didik.
Agar tidak salah desain negara langsung menjadi pedagang, Didik menganggap perlu kehadiran lembaga profesional independen seperti Sucofindo dan SGS D untuk mengawasi pengelolaan sumbeerdaya alam lewat kendali ekspor. Kedua lembaga tersebut diperlukan untuk menjaga transparansi dan kredibilitas global.
"Desain tata kelola di lapangan sangat penting pada masa transisi ini. Jika berhasil, kebijakan ini akan menjadi reformasi tata niaga terbesar sejak reformasi 1998. Tetapi, jika salah desain, bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional," jelas Didik.
Dari perspektif ekonomi politik dan analisis kebijakan, keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu tidak terletak pada monopoli negara secara penuh, melainkan pada desain tata kelola gabungan peran bersama, berupa kontrol strategis negara atas SDA, peranan swasta yang efisien dan lembaga independen profesional di lapangan.
"Tata kelolanya tidak berat pada birokrasi murni dan tertutup, yang berisiko mematikan peran swasta, tetapi menjadi model smart state trading. Negara tetap mengendalikan arah ekspor satu pintu, mengendalikan devisa, serta menguasai data dan pengawasan. Sementara swasta, harus tetap efisien di pasar," urai Didik.
Baca juga : Prabowo Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Dengan model tata kelola seperti ini, Didik optimis penguatan penerimaan negara akan sukses, stabilitas ekonomi dan lingkungan bisnis yang sehat terjaga, bahkan kompatibel dengan kebutuhan industrialisasi nasional.
"Model birokrasi penuh tidak dianjurkan karena berisiko tidak efisien dan korupsi," cetus Didik.
Peran Lembaga Profesional Independen
Didik berpendapat, lembaga profesional independen seperti Sucofindo dan SGS memiliki peran penting dalam peluang kunci keberhasilan tata kelola SDA satu pintu. Sebab, menurutnya, tata kelola seperti itu menjadi best practice di banyak negara.
"Kendali ekspor satu pintu dan pengawasannya, tidak terletak pada monopoli BUMN semata (apalagi dengan birokrasi konvensional), melainkan pada sistem verifikasi independen, yang cepat dan tepat," papar Didik.
"Di sinilah peran lembaga independen tersebut menjadi sangat strategis dan akan membantu negara mencapai tujuannya mengendalikan ekspor SDA satu pintu ini," imbuhnya.
Satu lembaga independen akan berperan menjadi tulang punggung verifikasi nasional dalam hal audit volume, pengawasan shipment, sertifikasi mutu, dan integrasi data ekspor nasional. Sementara lembaga independen tingkat global berperan sebagai lembaga inspeksi independen yang dipercaya buyer internasional.
Kombinasi keduanya sangat penting akan meningkatkan trust, karena dunia internasional tidak cukup percaya pada pengawasan internal birokrasi konvesional.
Baca juga : Prabowo: Banyak Negara Minta Bantuan Pupuk hingga Beras ke Indonesia
Pasar global sangat membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional. Dengan tata kelola seperti ini, negara tetap kuat, eksis dan hadir di lapangan, tetapi kegiatan ekspor tetap diaudit secara independen.
Dengan tata kelola yang terbaik, tujuan kebijakan ini akan terwujud. "Indonesia bisa menjadi penentu harga, bukan seperti selama ini hanya menjadi price taker," ujar Didik.
Yang terkena dampak negatif adalah pedagang-pedagang broker di Singapura. Jika tata kelola ekspor bisa dikonsolidasikan dengan baik, maka Indonesia sebenarnya bisa meningkatkan daya tawar harga dan mengurangi permainan broker/trader internasional.
Biasanya, broker yang kehilangan peranannya akan berteriak dan bahkan melakukan perlawanan terhadap kebijakan seperti ini. Kekuatan baru ini, pada gilirannya, dapat membangun benchmark harga regional dengan pendapaan devisa yang lebih tinggi.
"Tetapi, semua itu hanya mungkin jika tata kelolanya modern dan transparan. Kelembagaannya dirancang dengan baik (getting institution right)," tegas Didik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.