RM.id Rakyat Merdeka - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Literasi Keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen. Angka tersebut meningkat dari 66,64 persen pada 2025.
Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan juga meningkat dari 92,74 persen pada 2025 menjadi 93,61 persen pada 2026. Capaian tersebut menunjukkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal semakin luas.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan Indeks Literasi Keuangan mencerminkan semakin baiknya pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara bijak.
“Hal ini juga menunjukkan peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman sekaligus akses masyarakat terhadap layanan keuangan,” kata Amalia dalam konferensi pers Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut dia, peningkatan inklusi keuangan menunjukkan hampir seluruh masyarakat Indonesia kini telah memiliki akses dan memanfaatkan produk atau layanan keuangan formal.
“Artinya, hampir seluruh masyarakat Indonesia kini telah memiliki akses dan memanfaatkan produk/layanan keuangan formal,” ujarnya.
Amalia menyoroti peningkatan literasi keuangan perempuan yang melonjak dari 45,73 persen pada 2025 menjadi 69,61 persen pada 2026. Capaian tersebut bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan literasi keuangan laki-laki.
“Sementara akses terhadap layanan keuangan (inklusi) perempuan juga tetap lebih tinggi dibanding laki-laki pada 2026,” katanya.
Baca juga : Survei BPS: 69,57% Masyarakat Indonesia Melek Keuangan, Laki-Perempuan Seimbang
SNLIK 2026 melibatkan 75 ribu responden yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat pemahaman keuangan tertinggi masih dimiliki kelompok Pegawai/Profesional serta Pengusaha/Wiraswasta. Sementara kelompok Petani/Peternak/Pekebun/Nelayan menunjukkan pertumbuhan literasi yang stabil dengan tingkat inklusi keuangan mencapai 87,82 persen.
Kelompok Tidak/Belum Bekerja juga menunjukkan perbaikan cukup signifikan, baik dari sisi literasi maupun inklusi keuangan. Namun, kelompok Petani/Peternak/Pekebun/Nelayan masih menjadi kelompok dengan tingkat literasi keuangan terendah meski tingkat inklusinya terus meningkat.
Amalia mengatakan hasil SNLIK 2026 menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat luas, dengan tingkat inklusi di atas 93 persen secara nasional. Namun, masih terdapat kesenjangan literasi keuangan antarkelompok masyarakat yang perlu ditangani.
“Perempuan kini setara bahkan lebih unggul dalam literasi keuangan, sementara kelompok pekerja informal dan petani masih memerlukan pendekatan khusus agar pemahaman keuangannya selaras dengan tingginya akses yang telah tercapai,” ujarnya.
Menurut Amalia, luasnya akses keuangan harus diikuti dengan peningkatan pemahaman agar masyarakat tidak sekadar menggunakan layanan keuangan. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan hasil SNLIK 2026 menjadi cermin untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara berkesinambungan. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama-sama dengan seluruh pihak melalui sinergi dan kolaborasi dengan BPS.
“Capaian positif ini juga menunjukkan apa yang perlu ditingkatkan lagi berdasarkan wilayah hingga cakupan yang lebih luas,” kata Friderica yang akrab disapa Kiki.
Baca juga : Indeks Literasi Keuangan Naik Jadi 69,57 Persen
Kiki mengatakan hasil SNLIK 2026 juga menunjukkan capaian literasi dan inklusi keuangan telah melampaui sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam RPJMN 2025-2029, sasaran Indeks Literasi Keuangan ditetapkan sebesar 69,35 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 93 persen yang harus dicapai pada 2029. Namun, kedua target tersebut telah terlampaui pada 2026.
“Data SNLIK 2026 membuktikan bahwa dalam waktu yang lebih singkat, yaitu pada 2026, capaian literasi keuangan telah mencapai 69,57 persen atau 0,22 poin persentase di atas target. Sementara itu, inklusi keuangan mencapai 93,61 persen atau 0,61 poin persentase melampaui sasaran,” ujarnya.
Kiki menambahkan capaian literasi keuangan Indonesia juga telah melampaui rata-rata yang menjadi standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni sekitar 63 persen.
“Kalau melihat standar negara-negara anggota OECD, indeks literasi keuangan di angka sekitar 63 persen, angka yang kita capai sudah tinggi, dan itu sudah melampaui target RPJMN,” ungkapnya.
Meski demikian, Kiki mengingatkan laju perluasan akses keuangan masih lebih cepat dibandingkan peningkatan pemahaman masyarakat. Karena itu, penguatan edukasi keuangan perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami risiko, hak, dan kewajibannya ketika menggunakan produk keuangan.
“Tentunya ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) karena masih ada yang menggunakan produk keuangan belum paham,” tuturnya.
Selain target RPJMN, Pemerintah juga menetapkan sasaran jangka panjang melalui visi Indonesia Emas 2045 dengan target Indeks Inklusi Keuangan mencapai 98 persen pada 2045.
Baca juga : CIMB Niaga Gandeng Ajaib Integrasikan Layanan Investasi
Dengan capaian inklusi keuangan sebesar 93,61 persen pada 2026, masih terdapat selisih sekitar 4,39 poin persentase yang perlu dikejar untuk mencapai target tersebut. Upaya peningkatan akses dan pemahaman keuangan menjadi penting untuk mencapai sasaran jangka panjang itu.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan SNLIK 2026 menjadi survei pertama bagi LPS dalam membangun baseline terkait pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan polis asuransi.
“Ini sangat penting, bukan sekadar angka,” kata Anggito.
Hasil SNLIK 2026 menunjukkan sebanyak 62,51 persen pemilik rekening telah mengetahui bahwa simpanan yang mereka titipkan di bank dijamin keamanannya. Namun, hanya 46,31 persen yang mengetahui bahwa lembaga yang memberikan jaminan tersebut adalah LPS.
“Artinya, hampir separuh masyarakat belum mengetahui siapa yang menjamin dana mereka,” ujarnya.
Sementara itu, pengetahuan masyarakat mengenai Program Penjaminan Polis Asuransi masih sangat rendah, yakni baru mencapai 12,47 persen. Angka tersebut menunjukkan pemahaman mengenai jaminan produk keuangan nonbank masih berada pada tahap awal sehingga memerlukan edukasi yang lebih masif.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.