Perbatasan Tak Lagi Halaman Belakang Tapi Beranda Depan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kawasan perbatasan Indonesia didorong bertransformasi dari wilayah yang selama ini dipandang sebagai halaman belakang menjadi beranda depan negara. Selain menjadi penjaga kedaulatan, kawasan tersebut diharapkan tumbuh sebagai pusat ekonomi, sekaligus etalase Indonesia di mata negara tetangga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, momentum 16 tahun berdirinya BNPP menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai pekerjaan yang masih perlu diperbaiki.

Evaluasi tersebut diperlukan untuk memperkuat peran BNPP sebagai lembaga yang mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan agar semakin terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca juga : NasDem Merasa Tidak Berhak Masuk Ke Kabinet

“Di usia ke-16 tahun, kami mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa kira-kira yang sudah dicapai BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2026).

Menurut Tito, pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh dilakukan secara sektoral. BNPP harus mampu mengorkestrasi kementerian dan lembaga, sehingga berbagai program pembangunan berjalan terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Kepala Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya memperkuat kapasitas BNPP sebagai coordinating agency yang mampu menghubungkan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Baca juga : Suahasil: APBN Harus Maksimal Untuk Rakyat

Kemampuan koordinasi tersebut, lanjut Tito, perlu diikuti dengan penyusunan program prioritas, pengoordinasian dukungan anggaran, serta pengawalan agar program lintas kementerian dan lembaga bergerak dalam satu arah.

Sebab itu, Tito mendorong penguatan rencana induk pembangunan kawasan perbatasan serta evaluasi secara berkala terhadap program kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di wilayah tersebut.

BNPP juga diminta terus mengawal kementerian dan lembaga agar memasukkan kawasan perbatasan dalam program pembangunan masing-masing.

Baca juga : Gelar Muskercab Serentak, PKB Sumbar Rumuskan Program & Kerja Politik

Meski masih memiliki pekerjaan rumah, Tito menyebut sejumlah capaian BNPP selama 16 tahun terakhir. Salah satunya, pembangunan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta berbagai fasilitas pendukung.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.