RM.id Rakyat Merdeka - Para senior Realestat Indonesia (REI) kompak mendorong pemerintah membenahi berbagai regulasi yang masih menjadi hambatan industri properti nasional. Persoalan perpajakan, perizinan, tata ruang, pertanahan, hingga kepastian hukum menjadi sorotan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI bersama para senior dan jajaran DPP REI di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Kamis (13/8/2026).
Sekitar 66 orang menghadiri pertemuan tersebut. Mereka terdiri dari para senior, BPO dan pengurus DPP REI. Sejumlah tokoh pengembang besar nasional turut hadir, di antaranya Sugianto Kusuma atau Aguan, pendiri Agung Sedayu Group; Richard Kusuma, CEO PIK; Ali Hanafiah, Executive Senior PIK; FX Ridwan Darmali, Presiden Direktur BSD; Adrianto P. Adhi, Presiden Direktur Summarecon Agung; dan Budiarsa Sastrawinata, Managing Director Ciputra Group.
Hadir pula Harjanto Tirtohadiguno, Presiden Komisaris Alam Sutera Group; Alex Tedja, Presiden Komisaris Pakuwon Group; Sutedja Darmono, Direktur Jababeka Group; Mualim, Direktur Podomoro Group; Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris Lippo Group; Kosmian Pudjiadi, Presiden Komisaris Pudjiadi Prestige/Jayakarta Group; serta Rudy Margono, Presiden Komisaris Gapura Prima Group.
Ketua Kehormatan REI MS Hidayat mengatakan, pertemuan rutin senior REI dan DPP REI awalnya digagas untuk mendorong program pemerintah di sektor perumahan agar berjalan sesuai harapan.
Namun, pembahasan kemudian berkembang pada berbagai tantangan yang dihadapi pengembang, khususnya terkait perizinan, tata ruang, perkotaan dan perpajakan.
“Hari ini kami menilai perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan regulasi yang harus dilakukan pemerintah kalau kita mau sukses menuju pembangunan 3 juta rumah. Jadi kami akan rutinkan terus pertemuan untuk meng-update informasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pengembang, khususnya anggota REI,” tegas MS Hidayat.
Mantan Menteri Perindustrian periode 2009-2014 itu mengatakan, REI telah berdiri dan berkiprah dalam pembangunan hunian dan kota-kota di Indonesia selama lebih dari 54 tahun.
REI, lanjutnya, masih menjadi kontributor terbesar dalam pembangunan perumahan nasional, baik rumah subsidi maupun komersial. Mayoritas kota mandiri atau township yang sukses dikembangkan di Indonesia juga merupakan karya anggota REI.
Menurut MS Hidayat, pengalaman dan loyalitas REI dalam pembangunan negeri tidak perlu diragukan. Sejak didirikan pada 1972, REI selalu mendapatkan tugas khusus dari pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program perumahan.
“Ketika melihat ada masalah-masalah serius yang terjadi di lapangan saat ini, maka kami menyusun secara internal perbaikan apa saja yang perlu diperjuangkan REI sebagai upaya memperkuat soliditas,” ujarnya.
MS Hidayat menegaskan, perjuangan untuk memperbaiki regulasi akan dilakukan melalui satu pintu, yakni DPP REI.
“Sebagai bentuk support, tadi kami juga sepakat bahwa perjuangan dan perbaikan regulasi ini akan dilakukan lewat satu pintu yakni melalui DPP REI,” ujar Ketua Umum REI periode 1989-1992 itu.
Baca juga : Harga Rumah Naik 0,69%, BI: Pasar Properti Mulai Pulih
Untuk mendukung langkah tersebut, BPO REI dan DPP REI telah membentuk komite khusus yang terdiri dari 15 ahli dan praktisi di bidang perpajakan, tata kota, tata ruang, pertanahan dan infrastruktur.
Komite tersebut akan mengkaji dan merumuskan penyempurnaan atau perbaikan regulasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan sektor properti. Langkah ini diarahkan untuk memastikan sektor properti dapat ikut mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Pajak Mal Disorot
Ketua Umum REI periode 1983-1986 Siswono Yudo Husodo menilai pertemuan para tokoh realestat tersebut menjadi dukungan nyata bagi kemajuan industri properti di Tanah Air.
Dia mengakui kondisi industri properti saat ini sedang tidak baik-baik saja. Para sesepuh REI yang hadir merupakan pelaku industri yang telah membangun berbagai proyek, mulai dari perumahan, mal, perkantoran, kawasan industri hingga kota mandiri.
“Tadi kami banyak menginventarisir persoalan untuk dicari jalan keluarnya sehingga dapat terus mendukung bergeraknya ekonomi Indonesia. Upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen kami dukung penuh, tetapi juga perlu didukung regulasi yang kondusif bagi dunia usaha,” tegas Siswono.
Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat periode 1988-1993 itu salah satunya menyoroti persoalan perpajakan di pusat perbelanjaan atau mal.
Menurutnya, saat ini mal yang menyewakan ruangan dikenakan PPh sebesar 10 persen, sedangkan penyewa juga dikenakan PPN sebesar 11 persen. Dengan demikian, total beban pajaknya mencapai 21 persen.
Siswono menilai besaran pajak untuk sewa ruang ritel di mal terlalu berat. Terlebih, pelaku usaha juga menghadapi persaingan ketat dengan penjualan berbasis aplikasi daring.
Di sisi lain, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura justru menurunkan pajaknya masing-masing menjadi 8 persen dan 7 persen. Vietnam bahkan menurunkan pajaknya lebih besar lagi.
“Dengan pajak yang turun akan merangsang kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh melesat,” jelasnya.
Siswono juga menekankan pentingnya penegakan dan kepastian hukum. Salah satu persoalan yang disorot adalah aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Dia mencontohkan, ketika foto udara melalui citra satelit menunjukkan suatu lahan masih hijau, lahan tersebut bisa langsung ditetapkan sebagai LSD. Padahal, sudah ada zonasi rencana tata ruang yang mengatur peruntukan lahan tersebut sebagai acuan bagi masyarakat, termasuk pengembang.
“Saya kira persoalan-persoalan ini regulasinya mesti diperbaiki. Kalau kita tidak bisa menurunkan pajak, mempermudah perizinan dan menjamin kepastian hukum, maka ekonomi Indonesia akan sulit bertumbuh,” tegas Siswono.
Baca juga : Laba LPKR Naik 179%, Bamsoet: Industri Properti Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional
“Alih-alih menarik investor asing, pengusaha Indonesia pun justru bakal memilih berinvestasi keluar negeri,” sambungnya.
Berdasarkan pengalaman selama 50 tahun di industri properti, Siswono memastikan sektor properti akan menjadi salah satu sektor yang paling cepat naik apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen.
Namun, apabila pertumbuhan berada di bawah angka tersebut, sektor properti justru menjadi yang paling terpukul seperti yang terjadi saat ini.
RDTR Jangan Mudah Diubah
Mantan Menteri Perdagangan periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam investasi properti.
Dia meminta kepastian hukum, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dijamin setelah ditetapkan dan tidak mudah diubah-ubah.
“Kalau tidak ada jaminan hukum, maka ada keengganan pengembang untuk membangun,” kata Enggartiasto.
Dia juga menyinggung pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah, salah satunya terkait konsep pembangunan kota baru atau new town development.
Menurut Enggartiasto, pemerintah pernah mendorong swasta melakukan pembangunan berskala besar dengan konsep kota baru. Bahkan, REI pernah diajak pemerintah ke Perancis untuk mempelajari konsep pengembangan kota baru.
Kebijakan tersebut kemudian melahirkan sejumlah kota baru yang sukses, seperti BSD City, Alam Sutera dan Pantai Indah Kapuk (PIK).
Seharusnya, kata Enggartiasto, kota-kota baru tersebut terus mendapatkan dukungan pemerintah karena telah berkembang pesat dan menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru.
“Kita sepakat untuk berperan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ini target pemerintah, sehingga tentu harus ada dukungan yang konsisten dari pemerintah,” ujar Ketua Umum REI periode 1992-1995 tersebut.
Enggartiasto berharap soliditas REI sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar terus dibina dan diperkuat. REI, kata dia, harus tetap kritis dan terbuka terhadap kebijakan pemerintah yang menghambat industri properti tanpa saling menyalahkan.
Senior Dukung REI
Ketua BPO REI Totok Lusida menyampaikan terima kasih atas kehadiran para senior yang terus menunjukkan dukungan terhadap DPP REI dan program pemerintah di sektor perumahan.
Baca juga : Skema Take Over KPR Dominasi Pembiayaan Pasar Properti di Semester I 2026
Menurutnya, sejumlah kebijakan telah diterbitkan pemerintah untuk mendorong industri properti dan perumahan. Kebijakan tersebut perlu terus dikawal agar benar-benar berjalan efektif di lapangan.
“Berbagai regulasi yang positif terus kita dorong bersama dan makin diperkuat. Lewat pertemuan silaturahmi ini muncul banyak informasi, gagasan dan masukan solutif dari para senior untuk kita perjuangkan,” kata Totok.
Totok didampingi Sekretaris BPO REI Bally Saputra Datuk Janosati yang dinilai cukup intens melakukan komunikasi untuk mengundang para senior REI.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengaku terhormat dan berterima kasih atas dukungan para senior REI.
Meski telah menyelesaikan tugas pengabdian sebagai Ketua Umum REI, para senior tersebut masih memberikan perhatian kepada organisasi dan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurut Joko, hal tersebut menunjukkan REI semakin solid dan kuat.
“Sejak awal mendapat tugas sebagai Ketua Umum REI, kami terus berupaya melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan antara lain melalui pendekatan propertinomic. Yakni satu upaya nyata untuk menjadikan sektor properti ini tidak hanya sebagai salah satu indikator ekonomi, tetapi juga pengungkit ekonomi,” ujarnya.
Joko meyakini sektor properti bisa menjadi pengungkit ekonomi dengan dukungan regulasi yang kondusif dan sehat.
Dia menyebut sejumlah perjuangan REI yang telah membuahkan hasil. Di antaranya Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rusunami dan P3SRS serta Kepmen PKP Nomor 23 Tahun 2026 tentang kenaikan harga jual satuan rumah susun di Jakarta.
Harga jual satuan rumah susun di Jakarta sebelumnya belum mengalami kenaikan sejak 2021 dan kini menjadi Rp630 juta per unit.
CEO Buana Kassiti Group itu mengatakan seluruh masukan dari para senior akan dicatat untuk menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang ada.
Joko juga mendorong agar hubungan mutualisme antara pengembang besar dan pengembang kecil di lingkungan REI terus terjalin.
Soliditas tersebut diharapkan membuat REI semakin kuat dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus mendorong sektor properti menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.