RM.id Rakyat Merdeka - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal, sekaligus memperkuat program prioritas Pemerintah di dua tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tapi juga memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperluas akses layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan Pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Suahasil dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (8/10/2026).
Menurut Suahasil, dukungan APBN terlihat dari berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan dan penguatan produktivitas masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.
Baca juga : Tiru Prancis, Pelajar Belgia Turun Ke Jalan
Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, merevitalisasi sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi pembelajaran.
Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Selain itu, APBN mendukung renovasi 10.000 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.
Di tengah dinamika global, APBN juga berperan menjaga daya tahan perekonomian nasional.
“Perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen, sedangkan reformasi fiskal dan sektor keuangan terus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN,” kata Suahasil.
Baca juga : Proyek Infrastruktur Vital Butuh Kepastian Anggaran
Menurutnya, Pemerintah juga memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara, sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi yang sehat.
Memasuki tahun ketiga Pemerintahan, peran APBN akan diarahkan lebih kuat sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
“Untuk mencapai target itu, kebijakan fiskal akan fokus pada penguatan investasi, peningkatan aktivitas produksi, ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional,” papar Suahasil.
Dalam APBN 2027, Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp 3.426,0 triliun dan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Postur tersebut disiapkan untuk memberikan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi dan menciptakan lapangan kerja.
Baca juga : Skandal Mantan Bos Milan
Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar 7 persen.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar untuk Indonesia lebih baik,” harap Suahasil. NOV
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Jumat, 9 Oktober 2026 dengan judul "Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Menkeu: APBN Hadir Untuk Rakyat Dan Pembangunan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.