RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus bergerak untuk mengejar target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 350.000 rumah subsidi pada akhir tahun 2026.
Hingga 9 Oktober 2026, penyaluran FLPP baru 50,62 persen atau 177.161 unit dari target 350 ribu unit tahun ini. Artinya, masih ada 172.839 unit yang harus dikejar dalam sisa waktu sekitar 2,5 bulan di tahun ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta BP Tapera bekerja lebih keras untuk mempercepat penyaluran hingga akhir tahun.
Menanggapi itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, tren penyaluran menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata realisasi mencapai 1.900 unit per hari.
"Dalam sembilan hari kerja, realisasi FLPP bertambah sekitar 17.000 unit. Total penyaluran mencapai 177.161 unit, terdiri dari 177.140 rumah tapak dan 21 unit rumah susun (rusun). Namun, masih ada 172.839 unit yang harus dikejar dalam sisa waktu sekitar 2,5 bulan," ujar Heru dalam rapat koordinasi evaluasi penyaluran FLPP di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menurut Heru, capaian tersebut didukung kolaborasi Kementerian PKP, bank penyalur, pengembang, serta dukungan pendanaan sebesar 25 persen dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Baca juga : Perkuat Bisnis Syariah, Bank BSN Kolaborasi dengan Klub Sepak Bola
Selain realisasi penyaluran, BP Tapera mencatat potensi permintaan (demand) sebanyak 39.155 unit dan potensi pasokan (supply) sebanyak 27.443 unit. Potensi tersebut menjadi salah satu fokus dalam upaya mengoptimalkan penyaluran rumah subsidi hingga akhir tahun.
"Jika seluruh potensi permintaan atau demand terealisasi, total penyaluran FLPP bisa mencapai 216.316 unit," ujarnya.
Kenaikan Harga Tanah Dan Bahan Bangunan
Selain itu, BP Tapera memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan pengembang untuk mengatasi kendala perizinan serta kenaikan harga tanah dan bahan bangunan. Langkah ini ditempuh agar akses rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap terjaga.
Dari sisi pembiayaan, dukungan Bank Indonesia (BI) melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan.
Baca juga : Perkuat Pembiayaan Hunian, BP Tapera Dan Bank BJB Atasi Backlog Di Jabar
"Program FLPP juga terus diperluas agar menjangkau pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, pekerja migran, asisten rumah tangga, hingga pengemudi ojek daring," kata Heru.
Untuk mengatasi backlog perumahan di perkotaan, BP Tapera mendorong optimalisasi pemasaran rusun subsidi bagi MBR, termasuk melalui opsi tenor pembiayaan hingga 40 tahun.
"Saat ini, terdapat ribuan unit rusun yang tercatat dalam sistem Sikumbang dan siap dipasarkan," ujarnya.
BP Tapera juga mematangkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR), termasuk pembiayaan pembangunan rumah secara mandiri di atas tanah sendiri.
"Berbagai langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat," tandasnya
Baca juga : Tsinghua SEA Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi China-Indonesia
Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengusulkan penambahan akad massal 38.200 unit rumah subsidi pada 30 Desember 2026 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini
Untuk mempercepat penyaluran FLPP, pemerintah akan mengadakan akad massal 38.200 unit rumah subsidi pada 30 Desember 2026 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan akad massal 71.000 unit rumah subsidi, termasuk rumah susun subsidi, pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan dukungan BP Tapera, pengembang, dan perbankan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.