RM.id Rakyat Merdeka - Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) mendorong penyelesaian persoalan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, melalui program konkret dan terukur.
Fokusnya meliputi penanganan banjir rob, pemulihan lahan pertanian, penguatan ekonomi rakyat, hingga peningkatan daya saing daerah menuju 2045.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi daring Rembuk Bintoro bertajuk “Demak 2045” yang digelar PDBN pada Minggu (11/10/2026).
Forum yang berlangsung pukul 19.30–21.00 WIB itu melibatkan akademisi, praktisi, pengusaha, pemerhati pembangunan, serta masyarakat dan diaspora Demak.
Ketua Umum PDBN yang juga Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, HM Fathan Subchi, menegaskan bahwa forum tersebut harus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar pertukaran gagasan.
Menurut Fathan, persoalan banjir rob di Sayung dan sekitarnya membutuhkan penanganan menyeluruh untuk melindungi warga, mencegah kerugian berulang, serta menjaga lahan dan mata pencaharian masyarakat.
Ia juga mendorong pengembangan potensi komoditas lokal, seperti bawang, melon, dan semangka, melalui penguatan akses pasar serta pelibatan petani dan pelaku usaha.
Baca juga : Halal Bihalal PDBN di Bogor Pererat Silaturahmi dan Sinergi Daerah
Strategi pembangunan Demak, lanjut Fathan, harus mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Diaspora Demak diharapkan turut berkontribusi melalui jejaring, pengetahuan, investasi, dan pendampingan usaha.
Guru Besar Universitas Terbuka sekaligus Ketua Dewan Pakar dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDBN, Prof. Hanif Nurcholis menekankan perlunya peralihan dari penanganan bencana menuju pemulihan ekonomi rakyat.
"Keberhasilan penanganan rob tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari pulihnya produktivitas sawah dan tambak serta meningkatnya pendapatan warga," tandasnya.
Hanif mengusulkan program percontohan “Demak Produktif” yang mencakup pertanian adaptif, perikanan, pengolahan hasil, dan pemasaran.
Program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, didukung data dan evaluasi, serta melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
Wakil Ketua Umum PDBN sekaligus pemerhati peluang usaha, H. Abdullah Taqwim, menekankan pentingnya membangun pasar sebelum meningkatkan produksi pertanian.
Menurut dia, petani perlu mendapatkan kepastian permintaan, pembeli, standar kualitas, dan distribusi agar hasil produksi terserap pasar dan pendapatan meningkat.
Baca juga : Bakti Kemanusiaan, PDBN, PGSI Bersama RSINU & Bank BTN, Gelar Khitan Massal Gratis
Penguatan penanganan pascapanen dan logistik juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Sementara itu, pengusaha sekaligus Sekretaris Jenderal PDBN, Edy Sayudi mendorong Demak menjadi daerah yang mampu melahirkan wirausaha dan pelaku ekonomi berdaya saing.
Ia menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, digitalisasi, dan akses pasar agar dapat masuk ke rantai pasok industri.
Terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, Edy menilai pembangunan infrastruktur harus terhubung dengan pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, Noor Salim menambahkan bahwa rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh.
Kajian harus mencakup potensi dampak terhadap lingkungan pesisir, mata pencaharian nelayan, mobilitas warga, serta akses pendidikan anak-anak.
Rektor Universitas Terbuka sekaligus anggota Dewan Pakar dan Litbang PDBN, Prof. Ali Muktiyanto menekankan perlunya penanganan persoalan Demak secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui perencanaan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan.
Baca juga : BRI dan PDBN Berangkatkan 500 Pemudik Demak Gratis ke Kampung Halaman
Ali mendorong penyusunan prioritas pembangunan melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk langkah cepat (quick win) yang hasil awalnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Ia juga mengusulkan penguatan kajian melalui seminar, simposium, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), dan publikasi ilmiah agar persoalan Demak menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Purwanto; Kiai Fatkhur Rahman, alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang bergerak di bidang pondok pesantren dan pertanian; serta Kepala Biro Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dr. Siswanto, sebagai penanggap.
Rembuk Bintoro menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Demak membutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan diaspora.
Perencanaan terukur, program prioritas, serta tindak lanjut yang konsisten diharapkan mampu mengubah gagasan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Demak menuju 2045.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.