RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengharmonisasikan kebijakan antar-kementerian untuk mengoptimalkan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) Sabang, Aceh.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen mengatakan, pengembangan kawasan Sabang, termasuk realisasi investasi, belum berjalan maksimal meskipun memiliki posisi geografis strategis di pintu masuk Selat Malaka.
"Kami berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dapat menjadi pengampu kebijakan KPB-PB Sabang, mengoordinasikan seluruh kementerian terkait agar aturan dapat diselaraskan," katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) di Sabang, Aceh, Kamis (6/11/2026).
Menurut Iskandar, diperlukan harmonisasi kebijakan, perbaikan konektivitas, serta penguatan kembali berbagai insentif untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan tersebut.
Ia menegaskan Sabang bukan sekadar milik Aceh, melainkan gerbang barat Indonesia yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.
Baca juga : RI Target Rampungkan Tiga Perjanjian Dagang
Untuk itu, BPKS mendorong sejumlah langkah konkret, antara lain membuka kembali penerbangan komersial, memperjelas status lahan agar dapat dimanfaatkan investor, serta mengaktifkan kembali insentif pembebasan pajak.
Selain itu, penguatan kelembagaan BPKS juga diperlukan agar memiliki kapasitas dan kewenangan yang sejajar dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Jika diaktifkan dengan sungguh-sungguh, Sabang tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan dari tetangganya, tetapi dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang menyejahterakan masyarakat di ujung barat Indonesia," ujarnya.
Iskandar menjelaskan, Sabang bukan kawasan baru dalam sejarah perdagangan internasional. Sejak masa kolonial Belanda, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai pelabuhan bebas karena letaknya yang strategis dalam mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Malaka.
Pada masa awal Republik Indonesia, KPB-PB Sabang sempat berkembang sebelum akhirnya tertinggal dibandingkan kawasan perdagangan bebas lainnya, terutama Batam.
Baca juga : Bank Indonesia Percepat Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional
Saat ini, KPB-PB Sabang mencakup lima pulau utama di Sabang dan tiga pulau di Kepulauan Aceh dengan luas wilayah mencapai 213 kilometer persegi. Kawasan tersebut memiliki hak beroperasi hingga 2070.
Secara regulasi, KPB-PB Sabang merupakan kawasan yang terpisah dari daerah pabean sehingga barang dan jasa yang masuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Tujuannya jelas, menyederhanakan prosedur ekspor-impor dan mendorong investasi. Namun pada kenyataannya, insentif tersebut belum berjalan sepenuhnya di lapangan," kata Iskandar.
Dari sisi geografis, Sabang memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia yang dilintasi puluhan ribu kapal setiap tahun.
Sabang juga berjarak sekitar 150-170 kilometer dari Kepulauan Andaman dan Nicobar, India, yang saat ini dikembangkan dengan investasi senilai 9-11 miliar dolar AS.
Baca juga : Pemerintah Yakinkan Investor Ekonomi RI Sudah Membaik
Selain itu, Sabang berjarak sekitar 430 kilometer dari Phuket, Thailand, dan 511 kilometer dari Langkawi, Malaysia. Kedua destinasi tersebut menjadi tujuan wisata yang dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahun.
Namun, potensi pariwisata Sabang belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan wisatawan yang sebelumnya hampir 700 ribu orang turun menjadi sekitar 270 ribu wisatawan domestik dan 8.079 wisatawan mancanegara sepanjang 2025.
Sebagian besar wisatawan asing yang berkunjung ke Sabang berasal dari Malaysia melalui penerbangan menuju Banda Aceh, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kapal penyeberangan.
Iskandar juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengaktifan kembali Pelabuhan Bebas Sabang sebagai salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang perlu diselesaikan.
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat melalui penyelarasan kebijakan dan penguatan kelembagaan diperlukan agar potensi strategis Sabang dapat kembali dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.