RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,6 triliun untuk subsidi bunga pinjaman nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dengan subsidi tersebut, bunga pinjaman perempuan prasejahtera itu akan turun dari 24 persen menjadi 8 persen mulai pekan kedua November 2026.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan penurunan bunga tersebut akan diberlakukan secara permanen.
“Pemberlakuan penurunan bunga pinjaman Mekaar dilakukan setelah melalui proses uji coba yang melibatkan sekitar 2 ribu perempuan prasejahtera nasabah PNM,” kata Maman, dalam keterangan resmi, Rabu (4/11/2026).
Peserta uji coba dipilih berdasarkan kepadatan jumlah debitur di Pulau Jawa serta wilayah dengan tingkat kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNM, dan BRI untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kebijakan.
Baca juga : Perebutan Kursi Ketua DPD Demokrat Maluku Memanas
Untuk mendukung penurunan bunga tersebut, Pemerintah menyiapkan subsidi sekitar Rp 2,6 triliun hingga akhir Desember 2026. “Kami akan exercise kembali Rp 2,6 triliun itu. Berdasarkan constraint database (basis data konstrain), waktu yang tinggal dua bulan ini bisa meng-cover berapa nasabah,” jelas Maman.
Menurut Maman, kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah memperluas akses pembiayaan terjangkau, sekaligus meringankan beban perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha produktif.
“Kemudahan ini tentunya akan membuat mereka bisa berlari kencang dan mempercepat pertumbuhan usaha mereka juga,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Maman memastikan, PNM, sebagai bagian dari holding Ultra Mikro (UMi) di bawah BRI, telah siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penurunan bunga pinjaman PNM Mekaar diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), yang diundangkan pada 5 Agustus 2026. Untuk mekanisme subsidinya, diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera.
Baca juga : Eisenkot Gaspol Bongkar Kebijakan PM Netanyahu
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berharap, penurunan bunga tersebut dapat dirasakan langsung oleh nasabah. Terutama perempuan pelaku usaha mikro di pedesaan.
“Penurunan bunga tersebut tidak kecil. Dengan mayoritas nasabah PNM Mekaar adalah perempuan atau ibu-ibu pengusaha mikro di pedesaan, maka akan sangat bermanfaat dengan berkurangnya cicilan,” tutur Nailul, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (11/11/2026).
Menurut Nailul, penurunan bunga juga dapat menjadikan PNM Mekaar sebagai alternatif pembiayaan dibandingkan sumber pinjaman lain. Seperti perusahaan teknologi finansial berbasis pinjaman (Peer-to-Peer lending/P2P lending).
“Hal itu bisa saja membuat masyarakat lebih melirik ke PNM. Seiring permintaan pembiayaan yang tinggi, PNM juga berpotensi mengetatkan standar penerimaan nasabah untuk menjaga kualitas portofolio mereka,” katanya.
Baca juga : Yuk, Jaga APBN Sehat, Produktif & Akuntabel
Sebelumnya, Kementerian UMKM bersama PNM menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembiayaan Skema Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi Pemerintah dan lembaga pembiayaan untuk membuka kesempatan ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Melalui KPPS, PNM ingin memastikan semakin banyak perempuan memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan usaha. “Setiap pembiayaan bukan sekadar modal usaha, melainkan juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik,” katanya.
PNM menargetkan penyaluran KPPS kepada 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Target ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung perluasan inklusi keuangan dan membuka kesempatan ekonomi bagi perempuan prasejahtera. Setelah penandatanganan kerja sama, PNM akan menyampaikan dokumen kepada Kemenkeu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh akses host-to-host dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.