Wapres: Saran Presiden Saya Fight Di PTUN

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disarankan Presiden Prabowo Subianto untuk “fight” di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya. Wapres juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Demikian pernyataan Wapres Gibran, kepada wartawan, di Istana Wapres, Selasa (10/10/2026). Gibran menyampaikan keterangannya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo selama 2,5 jam, di Widya Chandra, Jakarta, beberapa waktu sebelumnya.

Adapun penjelasan lengkap Wapres adalah sebagai berikut:

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan.

Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.

Baca juga : Soal Perlawanan Di PTUN, Begini Sikap Yusril & Kuasa Hukum Gibran

Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja, terima kasih. Selamat sore teman-teman media.”

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi juga memberikan penjelasan kepada pers, terkait pertemuan Presiden dan Wapres. Menurut Mensesneg, Wapres menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya.

Berikut kutipan lengkap penjelasan Mensesneg:

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat, memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.

Di dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang, yang berkaitan dengan keputusan di MK maupun MA.

Baca juga : Disidang Etik, 1 TSK Penyadapan Diberhentikan Tidak Hormat

Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut bahwa Bapak Presiden kemudian melakukan, untuk menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran dalam kesempatan tersebut memohon untuk diberi kesempatan dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan Tata Usaha Negara.

Kami meluruskan kabar yang beredar, informasi yang menurut kami tidak seperti itu. Bahwa tidak benar bahwa Presiden menolak niatan yang disampaikan Wakil Presiden.”

Lebih lanjut, Pras turut menanggapi dinamika di DPR yang berkaitan dengan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses persoalan posisi Gibran sebagai orang nomor 2 RI. Menurutnya, langkah yang berkembang di parlemen merupakan bagian dari proses politik yang harus dihormati.

“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR, itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati. Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki DPR maupun anggota DPR,” tandasnya.

DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat

Di parlemen, desakan agar DPR menindaklanjuti putusan MA terkait ijazah Gibran, makin kencang. DPR memilih menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ketimbang hak angket atau hak interpelasi.

Baca juga : Kejagung Sita 11,7 Miliar, 1 Perusahaan Tersangka

Keputusan untuk menggulirkan HMP muncul usai DPR menggelar paripurna pembukaan masa sidang ke II tahun 2026-2027. Hingga Selasa (10/11/2026) sore, hampir 50 anggota dewan dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan persetujuan pencopotan Gibran.

“Hampir 50. Surat sudah disampaikan ke pimpinannya. Banyak fraksi,” kata Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan usulan HMP setelah pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Puan bilang, pimpinan DPR akan terlebih dahulu menghimpun pandangan dari fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan, sebelum menentukan mekanisme yang akan ditempuh.

“Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” sambung Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan mengkaji secara bertahap berbagai masukan yang dihimpun selama masa reses. Setelah itu, pimpinan DPR akan membahas mekanisme formal melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum menentukan langkah selanjutnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.