RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengajak seluruh pemangku kepentingan nasional menjadikan Januari 2027 sebagai momentum untuk kembali memprioritaskan agenda pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas politik, kepastian kebijakan, serta soliditas jajaran pemerintahan, khususnya kementerian yang menangani sektor ekonomi.
"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi menunda keputusan investasi, terutama proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang.
Ia mengatakan investor mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menanamkan modal, mulai dari risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, hingga kecepatan pengambilan keputusan pemerintah.
Baca juga : Tarik Investasi Global, HKI Minta Pemerintah Percepat Penetapan PSN Dan KEK
Ma'ruf mencontohkan Jepang sebagai negara yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri meskipun menghadapi pergantian kepemimpinan serta dinamika politik.
Menurut dia, Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan agar agenda ekonomi tetap berjalan tanpa terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan.
"Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas, dan menyelesaikan persoalan secara cepat. Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan pembenahan tata kelola investasi dan industri. Sejumlah hambatan struktural yang masih dihadapi dunia usaha antara lain proses perizinan tata ruang, ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, serta persoalan harga dan kontinuitas pasokan energi.
Ia menegaskan pemerintah perlu mengawal komitmen investasi hingga memasuki tahap konstruksi, operasional pabrik, dan penyerapan tenaga kerja.
Baca juga : RI-China Perkuat Kerja Sama, Kawasan Industri Madura Siap Jadi Magnet Investasi
"Target 8 persen tidak akan tercapai hanya melalui pernyataan optimistis. Harus ada perubahan cara kerja. Investasi yang sudah memiliki komitmen nyata perlu dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap," ujarnya.
Untuk itu, HKI mendorong pemerintah memperkuat mekanisme percepatan investasi lintas kementerian dengan kewenangan yang jelas, batas waktu penyelesaian, serta evaluasi berbasis hasil.
Percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian persoalan tata ruang, serta penguatan infrastruktur kawasan industri juga dinilai perlu menjadi prioritas memasuki 2027.
Selain perizinan dan infrastruktur, Ma'ruf menyoroti pentingnya ketersediaan energi yang andal, berkelanjutan, dan kompetitif bagi sektor industri. Menurut dia, harga listrik dan gas serta kepastian pasokan energi berpengaruh langsung terhadap biaya produksi dan daya saing manufaktur Indonesia.
"Industri tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian pasokan energi. Gas yang terganggu atau listrik yang terlalu mahal langsung memengaruhi biaya produksi dan daya saing. Pemerintah perlu melihat energi sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional," katanya.
Baca juga : HKI Pacu Realisasi Investasi Kawasan Industri Dan Sinergi Pusat-Daerah
Ma'ruf menambahkan stabilitas politik yang dibutuhkan dunia usaha bukan berarti meniadakan kritik, pengawasan, maupun perbedaan pandangan. Namun, proses demokrasi dan konstitusional harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan efektivitas pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, peningkatan ekspor, serta keterlibatan usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri.
"Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia," ujarnya.
HKI menyatakan siap terus menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat investasi produktif dan pengembangan kawasan industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ma'ruf berharap, Januari 2027 menjadi momentum konsolidasi ekonomi nasional sehingga pemerintah dan dunia usaha dapat kembali memusatkan perhatian pada penguatan industri, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.