RM.id Rakyat Merdeka - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp 379,3 triliun hingga akhir Oktober. Angka tersebut setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski masih mencatat defisit, kondisi ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target Rp 3.153,6 triliun. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu Rp 3.842,7 triliun.
Dengan realisasi tersebut, keseimbangan primer tercatat surplus Rp 114,8 triliun. Capaian ini melampaui target sepanjang tahun yang dipatok sebesar Rp 89,7 triliun.
Pemerintah sendiri mendesain APBN 2026 mengalami defisit Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Suahasil menegaskan, defisit bukan berarti APBN mengalami kerugian. Sebab, anggaran negara memang dirancang untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
“APBN itu nggak ada urusan dengan untung-rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” terangnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Baca juga : Target MPR: 2 Desember, Wapres Baru Akan Dilantik
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, defisit APBN mengalami penurunan. Hingga akhir Oktober 2025, defisit tercatat Rp 479,7 triliun atau setara 2,02 persen terhadap PDB.
Meski demikian, pemerintah mengakui sejumlah indikator dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2026 melenceng dari target awal. Mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, hingga harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Suahasil menyebut, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi awal APBN sebesar 5,4 persen, tetapi masih di bawah proyeksi dalam Laporan Semester I (Lapsem) sebesar 5,6 persen.
Sementara itu, inflasi hingga Oktober tercatat 3,23 persen secara tahunan. Angka ini melampaui asumsi awal APBN sebesar 2,5 persen maupun proyeksi Lapsem sebesar 2,7 persen.
Tekanan juga terlihat pada pasar keuangan. Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun secara akhir periode (end of period/EoP) hingga November mencapai 7,59 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi awal APBN dan proyeksi Lapsem yang sama-sama sebesar 6,9 persen. Adapun rata-rata yield sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) tercatat 6,89 persen.
Baca juga : Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 6 dan 7 Tahun Bui
Nilai tukar rupiah juga berada di atas asumsi pemerintah. Kurs tengah Bank Indonesia per 12 November 2026 mencapai Rp 18.154 per dolar AS. Sementara rata-rata sepanjang tahun berjalan berada di posisi Rp 17.529 per dolar AS.
Padahal, asumsi awal APBN mematok kurs Rp 16.500 per dolar AS. Dalam proyeksi Lapsem, pemerintah telah menaikkan asumsi tersebut menjadi Rp 17.500 per dolar AS.
Tekanan lebih besar terlihat pada harga minyak mentah Indonesia. Rata-rata ICP telah mencapai 94,4 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi awal APBN sebesar 70 dolar AS per barel dan proyeksi Lapsem sebesar 83 dolar AS per barel.
Ironisnya, kenaikan harga minyak tersebut tidak diikuti peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Realisasi lifting minyak rata-rata sepanjang tahun berjalan baru mencapai 578,9 ribu barel per hari. Angka ini masih di bawah asumsi APBN sebesar 610 ribu barel per hari dan proyeksi Lapsem sebesar 606 ribu barel per hari.
Begitu pula dengan lifting gas bumi yang tercatat 919,9 ribu barel setara minyak per hari. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan asumsi APBN sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari maupun proyeksi Lapsem sebesar 931 ribu barel setara minyak per hari.
“Lifting minyak kita dan lifting gas kita ada di bawah dari asumsi makro APBN. Namun, dengan teman-teman dari Kementerian ESDM terus kita lakukan kalibrasi untuk bisa mendapatkan lifting yang lebih tinggi,” ungkap Suahasil.
Baca juga : Hendri Satrio: Jangan Pilih Yang Berambisi Maju 2029
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir menjelaskan, asumsi makro APBN 2026 merupakan proyeksi terbaik yang disusun pemerintah pada September 2025.
Menurutnya, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan hasil asesmen ekonomi saat penyusunan anggaran. Namun, dalam perjalanannya, muncul sejumlah perkembangan di luar perkiraan, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap perekonomian global.
Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian asumsi saat menyampaikan Lapsem I APBN 2026 kepada DPR pada Juni 2026. Penyesuaian paling mencolok dilakukan pada nilai tukar rupiah yang dinaikkan menjadi Rp 17.500 per dolar AS dan harga minyak mentah menjadi 83 dolar AS per barel.
Amir menilai, jika realisasi ekonomi dibandingkan dengan proyeksi Lapsem, deviasi yang terjadi tidak terlalu lebar. Dengan demikian, pemerintah meyakini kondisi APBN masih berada dalam rentang yang terjaga.m“Artinya, sebetulnya tidak terlalu tinggi deviasinya dibandingkan dengan outlook Lapsem-nya,” terang Amir.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.