RUU Hak Cipta Beri Payung Hukum Bagi Pencipta Karya

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Beleid ini diarahkan sebagai payung hukum memastikan perlindungan hak-hak mendasar pencipta karya secara menyeluruh.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan mengatakan, langkah mewujudkan payung hukum ini selaras dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang tengah dibenahi DPR. Penataan itu bertujuan agar undang-undang induk tidak melahirkan terlalu banyak aturan pelaksana yang saling tumpang tindih akibat ego sektoral antarlembaga.

"Jangan sampai satu undang-undang, peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute (sengketa). Jadi, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya," ucap Bob di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sebelumnya, Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang mendorong pembahasan revisi UU Hak Cipta untuk memperkuat perlindungan kreator dan pengelolaan royalti.

Baca juga : Ara Ajak Dubes Terlibat Program 3 Juta Rumah

Bob melanjutkan, ada tiga hak mendasar yang melekat pada diri seorang pencipta karya, baik karya musik, literatur, maupun karya kreatif lainnya. Yakni hak moral (moral rights), hak eksklusif (exclusive rights), dan hak ekonomi (economic rights).

"Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan," tegas politisi Gerindra ini.

Baleg DPR, kata Bob, telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah. Rinciannya, 558 DIM bersifat tetap, 91 DIM mengalami perubahan substansi dan sisanya terdiri dari DIM yang diusulkan dihapus, substansi baru, serta redaksional. "Baleg DPR sudah terbiasa mengolah ribuan DIM dengan prinsip keterbukaan publik," tandasnya.

Dia menjamin, seluruh pembahasan pasal demi pasal, hingga ke detail koma dan titik, dapat dipantau oleh masyarakat luas. Mulai dari Aceh hingga Papua tanpa ada pasal titipan dan perundingan tertutup.

Baca juga : Desa Disiapkan Jadi Pusat Lapangan Kerja

Selain itu, Bob menyoroti kemungkinan pergeseran doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Pelanggaran di ruang digital seperti penggandaan tanpa izin atau pembajakan berpotensi mengadopsi doktrin monoistik, mirip dengan tindak pidana penyadapan. Dalam doktrin monoistik, perbuatan materiil menjiplak atau mengambil karya di ranah digital secara otomatis dianggap telah memenuhi unsur niat jahat. "Siapa pun yang menjiplak, apa pun niat awalnya, dapat dianggap beriktikad buruk," tegas legislator asal Lampung ini.

Sementara, anggota Baleg DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong penguatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi hak cipta. Perusahaan penyedia layanan perdagangan digital mesti turut melakukan pengawasan dan seleksi terhadap produk maupun konten yang ditawarkan melalui platform mereka.

Menurut Umbu, kewajiban menjaga hak kekayaan intelektual tidak bisa hanya dibebankan kepada pencipta maupun masyarakat. "Platform digital yang mendapatkan keuntungan dari transaksi perdagangan juga mesti mengambil peran aktif dalam mencegah peredaran produk yang berpotensi melanggar hak cipta," kata dia di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Umbu berpandangan, pengawasan oleh platform menjadi penting karena tidak semua pencipta memiliki kemampuan maupun akses untuk memantau pemanfaatan dan penjualan karya mereka di ruang digital. Kondisi ini semakin menantang bagi para pencipta yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses dan sarana pemantauan.

Baca juga : Denada Puas Jalani Oplas Bokong

Dia menilai, tidak adil apabila tanggung jawab mengidentifikasi dan melaporkan dugaan pelanggaran sepenuhnya diserahkan kepada pencipta atau masyarakat. Platform mesti memiliki mekanisme seleksi dan pengawasan yang dapat mencegah pelanggaran sejak awal.

Umbu menegaskan, aktivitas bisnis di ruang digital harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak pencipta dan pemilik kekayaan intelektual. "Platform yang memperoleh keuntungan dari transaksi perdagangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dipasarkan tidak mengabaikan maupun merugikan hak atas karya orang lain," tutup politisi Golkar ini. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 14 November 2026 dengan judul "Baleg Bahas 1.117 DIM RUU Hak Cipta Beri Payung Hukum Bagi Pencipta Karya"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.