BREAKING NEWS
 

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen

Reporter & Editor :
ADITYA NUGROHO
Rabu, 18 November 2026 15:33 WIB
Foto: BI

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 17-18 November 2026 untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut juga merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026-2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Selain BI-Rate, BI menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya," ujar Destry dalam keterangan hasil RDG BI, Rabu (18/11/2026).

BI juga tetap memperkuat kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko serta struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan keandalan infrastruktur pembayaran.

Baca juga : Tembus Rp 8.351 Triliun, BI Pastikan Utang Luar Negeri Masih Sehat

BI memperkuat implementasi kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah, menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran, serta memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang agar sejalan dengan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter yang berorientasi pasar atau pro-market.

BI juga mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing untuk menjaga stabilitas Rupiah, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Selain itu, BI meningkatkan insentif untuk instrumen transaksi DNDF lindung nilai kepada BI melalui Bank Mitra (VASTRA). Pengurangan premi ditingkatkan dari 40 persen menjadi 45 persen untuk tenor enam bulan dan dari 45 persen menjadi 50 persen untuk tenor 12 bulan.

Adsense

BI juga memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR) dengan BI. Skema tersebut memungkinkan perbankan memperoleh pendanaan Rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), yang berlaku paling lambat Maret 2027.

Baca juga : Bank Kliring Renminbi Diresmikan, BI Perkuat Strategi untuk Stabilitas Rupiah

Di sisi makroprudensial, BI memperkuat kebijakan untuk mendorong intermediasi perbankan melalui persiapan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel paling tinggi sebesar 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Insentif tersebut dioptimalkan untuk mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor usaha yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan UMKM. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Desember 2026.

BI juga memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2 persen dari DPK untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.

Perluas Pembayaran Digital

Dalam kebijakan sistem pembayaran, BI memperkuat digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperluas kegiatan ekonomi dan keuangan digital.

Baca juga : BI-Pemerintah Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Moneter & Fiskal

BI akan mengimplementasikan kerja sama QRIS antarnegara untuk koridor Hong Kong melalui uji coba inboundIndonesia pada pekan kedua Desember 2026.

Selain itu, BI memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk melalui pengembangan fitur online paymentyang dimulai pada Januari 2027.

Penguatan manajemen risiko sistem pembayaran juga dilakukan melalui pengaturan Penyelenggara Penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. Kedua kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku pada pekan kedua Desember 2026.

BI juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense