RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan pembatasan komisi platform transportasi daring maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dinilai berisiko menjadi bumerang bagi mitra pengemudi ojek online (ojol). Dosen ilmu ekonomi Universitas Airlangga Gigih Prihantono menyatakan, kebijakan itu berpotensi menggerus penghasilan bersih pengemudi.
Gigih menyatakan, kebijakan yang lahir dari desakan populisme tanpa ditopang kalkulasi data yang presisi hampir selalu memicu dampak tak terduga yang justru merugikan pihak yang ingin dilindungi.
"Di atas kertas, pembatasan komisi ini digadang-gadang sebagai kemenangan bagi mitra pengemudi. Namun, logika perekonomian jarang bekerja secara linier," ujarnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (20/11/2026).
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Bagikan 25 Motor untuk Driver Ojol Pemenang BOOM
Ia menyebut, take-home pay jutaan pengemudi ojol berpotensi jalan di tempat, bahkan terancam tergerus akibat hilangnya subsidi promo konsumen dan pemangkasan insentif dari aplikator. Sejumlah asosiasi pengemudi, termasuk Garda Indonesia, juga menyuarakan keluhan serupa.
Gigih menjelaskan, dari komisi 20 persen yang berlaku sebelumnya, terdapat porsi 6,5 persen untuk subsidi promo atau diskon konsumen dan 2,0 persen untuk dana perlindungan serta insentif kesejahteraan mitra. Ketika komisi dipangkas menjadi 8 persen, subsidi promo tidak lagi bisa dinikmati penumpang, padahal volume pesanan selama ini didorong oleh promo tersebut.
"Secara matematis, volume pesanan akan turun drastis," ujarnya.
Baca juga : Modantara: Regulasi Ojol Jangan Sampai Picu Kenaikan Biaya Layanan
Akibatnya, waktu tunggu (idle time) pengemudi menjadi lebih panjang. Sementara, biaya bensin dan perawatan kendaraan tetap tinggi. Simulasi Institute for Demographic and Affluence Studies bahkan menyebut, penurunan potongan dari 20 persen menjadi 8 persen hanya menambah pendapatan pengemudi sekitar Rp 19 ribu per hari.
Gigih mengingatkan, kekeliruan semacam ini bukan hal baru. Ia mencontohkan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada 2022 yang diniatkan melindungi konsumen, tetapi justru menghancurkan harga sawit di tingkat petani kecil.
Di luar negeri juga sama. Di Spanyol, Undang-Undang Ley Rider 2021 yang mewajibkan status pekerja formal bagi kurir digital membuat Deliveroo hengkang dan memicu PHK massal puluhan ribu kurir.
Baca juga : UU Ketenagakerjaan Harapan Baru Buruh, Perhatikan Nasib Ojol-Pekerja Digital
Untuk keluar dari jebakan tersebut, Gigih mengusulkan tiga langkah berbasis konsensus pemerintah, aplikator, akademisi, dan asosiasi pengemudi.
- Komisi tidak dipatok flat, melainkan memakai formula fleksibel yang memperhitungkan inflasi, biaya keselamatan, serta jaminan insentif mitra dan promo konsumen.
- Perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan pensiun BPJS Ketenagakerjaan ditanggung bersama melalui dana khusus dari komisi platform.
- Platform yang transparan dan adil dalam pembagian order diberi insentif fiskal atau kemudahan operasional.
Menurut Gigih, regulasi yang ideal adalah yang menjamin keberlanjutan bisnis platform sekaligus meningkatkan take-home pay mitra secara nyata, bukan yang memenangkan satu pihak dan mematikan pihak lain.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.