RM.id Rakyat Merdeka - Menyambut program kerja 100 hari para kepala daerah dan wakilnya usai menjalani masa retret di Magelang, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar workshop penguatan peran sekretaris daerah (sekda), di Yogyakarta pada Rabu (26/2/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan motivasi kepada para sekda untuk mendukung kepemimpinan kepala daerah terpilih yang baru saja dilantik, lewat sambutan yang disampaikan secara virtual.
"Saya ingin memberikan beberapa perspektif tentang peran sekda dalam mengawal, tidak hanya 100 hari pertama, tetapi juga seluruh masa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan wakilnya," ujarnya.
Bima Arya menegaskan, sekda adalah birokrat paling senior, sekaligus penjaga gawang di internal dan playmaker di eksternal.
Konsolidasi internal adalah tanggung jawab sekda. Sementara itu, sebagai playmaker eksternal, sekda harus mampu berkomunikasi dengan Forkopimda dan berbagai pihak lainnya.
“Sekda jugalah yang memastikan seluruh dokumen perencanaan pembangunan selaras dengan visi-misi kepala daerah dan Asta Cita," paparnya.
Menurutnya, peran sekda sangat vital dan strategis. Soliditas kepala daerah dan wakilnya sangat ditentukan oleh kemampuan sekda dalam membangun jembatan komunikasi.
Baca juga : Epson Resmi Mengumumkan Pergantian Presiden Baru
Karena itu dia berharap, para sekda bisa menjadi perekat berbagai elemen di pemerintahan daerah.
“Tidak hanya antara kepala daerah dan dinas-dinas, tetapi juga antara kepala daerah dan wakilnya. Selamat berjuang, selamat bertugas para sekda," tutur Bima Arya.
Ia juga berjanji akan hadir langsung pada kesempatan berikutnya.
"Insya Allah, saya akan meluangkan waktu untuk hadir secara fisik, mendiskusikan banyak hal agar pemerintahan daerah selaras dan sinkron dengan target Pemerintah Pusat," ucapnya.
Sebelumnya, Pjs Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin, dalam sambutan via video menyatakan, sekda adalah motor birokrasi di daerah.
Menurutnya, birokrasi saat ini telah memasuki era meta governance. Pembangunan daerah harus diakselerasi dengan sumber daya beyond government assets dan resources.
Nur Arifin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dalam pembangunan, atau yang sering disebut dengan konsep pentahelix.
Baca juga : BKSAP DPR Jamin Kesiapan Gelar Pertemuan Negara-negara BRICS
Tidak ada lagi alasan efisiensi, kurangnya anggaran, atau regulasi yang menghambat pekerjaan. Diingatkannya, Quick win dalam 100 hari ke depan akan menentukan kepercayaan masyarakat.
“Ketika masyarakat percaya, apapun yang di-create oleh kepala daerah, didukung oleh sistem governance yang dinamis dan melayani, maka kabupaten-kabupaten di Indonesia akan melesat maju sesuai cita-cita kita bersama, menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya, penuh semangat.
Mewakili Dewan Pengurus, Nur Arifin mengucapkan terima kasih atas partisipasi para sekda dalam workshop ini.
“Terima kasih atas komitmennya. Mari kita hantarkan kepala daerah yang dipilih secara politis oleh masyarakat untuk melayani sebaik-baiknya. Selamat bekerja, bapak-ibu sekda," ucap Bupati Trenggalek ini.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, memberikan pengantar tentang ke-Apkasi-an kepada seluruh peserta.
Menurutnya, Apkasi adalah mitra strategis yang menjembatani kepentingan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Bersama Kementerian dan mitra kerja, Apkasi telah menjalankan berbagai program di bidang pendidikan, pengelolaan sampah, penguatan UKM, dan lainnya.
Baca juga : Apical Gelar Pelatihan Pemasaran Digital untuk UMKM di Jakarta Utara
Apkasi juga membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyerap aspirasi daerah sebagai forum konsultasi, koordinasi, dan advokasi kebijakan strategis yang dilaksanakan secara berkala.
Pokja ini diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten untuk membahas isu-isu penting dan berbagi pengalaman, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan daerah secara optimal.
“Salah satu anggota pokja ini adalah para sekda, untuk memperkuat peran advokasi dan kebijakan," jelas Sarman.
Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Dr. Vishnu Juwono; Pakar Kebijakan Publik Universitas Bangka Belitung, Ariandi Zulkarnain; dan Direktur Politician Academy, Bonggas Adhi Chandra.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.