RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Proyek pengembangan kapasitas untuk pembuatan kebijakan pengembangan lahan dan peningkatan pengelolaan Bank Tanah ini merupakan implementasi hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap pihak JICA, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam rangka proyek ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan di bidang pengembangan pertanahan dan Bank Tanah lebih berkualitas,” ujar Nusron saat membuka rapat perdana JCC untuk program LANDLAB.
Baca juga : Ikut Arahan Wapres, Waskita Kebut Proyek Bendungan Mbay Di NTT
Proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC ini, dirumuskan langkah-langkah peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di momen ini, Menteri dari partai Golkar ini menekankan, pentingnya menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kebijakannya tidak lagi menggunakan feeling atau rencana jangka pendek, tapi betul-betul based on data dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, ke depan (kebijakan) kita tidak tambal sulam dalam mengambil keputusan,” terangnya
Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko menyampaikan bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola pengembangan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia.
Baca juga : Happy Banget Jadi Ibu Rumah Tangga
“Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia punya daratan lima kali lebih luas. Ini memberikan potensi besar dalam pengembangan pertanahan yang strategis,” ucapnya.
Dia berharap, LANDLAB mampu mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Sachiko menekankan, pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
Baca juga : Menteri Karding: Kaum Buruh Dapat Banyak Kado Dari Presiden Prabowo
“Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, kami sangat mengharapkan masukan dari instansi yang terlibat. Saya sangat senang kita bisa memulai langkah pertama ini bersama-sama, kerja sama produktif dengan kita semua,” ungkap Sachiko.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, baik secara langsung maupun daring. Pihak yang hadir antara lain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta PT MRT Jakarta.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.