RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah tidak main-main menghadapi persoalan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca. Isu ini bukan sekadar wacana global, tapi sudah menyentuh langsung kehidupan manusia.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di acara peluncuran program One Planet City Challenge di Ballroom Swiss-Belhotel, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7/2025).
Mantan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, itu menyampaikan, mayoritas kepala daerah saat ini adalah pejabat baru dan relatif muda.
Momentum tersebut dinilai sebagai peluang penting untuk menanamkan kesadaran lingkungan sejak awal masa kepemimpinan. “Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari kebijakan utama di daerah,” ujar Bima.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan pentingnya kolaborasi antarstakeholder untuk menangani isu lingkungan secara komprehensif.
Baca juga : Disaksikan Menteri PKP, 11 Kepala Daerah Teken MoU Rumah Subsidi Untuk ASN Jabar
Pemda perlu melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, hingga kalangan akademisi.
Mengutip pengalamannya semasa menjabat Wali Kota Bogor, Bima menyebut kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga kajian sangat membantu dalam menyusun strategi kebijakan berbasis riset.
“Kita perlu membuka ruang kerja sama dengan kampus, lembaga kajian dan think tank agar kebijakan lingkungan berbasis pada data ilmiah dan analisis mendalam,” tuturnya.
Menurutnya, Kemendagri juga akan memperkuat peran pengawasan dan pendampingan terhadap program lingkungan di daerah.
Sinkronisasi antara kebijakan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dinilai penting agar program lingkungan tidak berjalan secara parsial.
Baca juga : Kebijakan Trump Bikin Mahasiswa Asing Stres
“Program lingkungan tidak bisa hanya dititipkan pada dinas tertentu saja. Pendekatannya harus menyeluruh dan melibatkan semua sektor,” tegasnya.
Alumni Monash University itu juga menyoroti pentingnya pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.
Kampanye publik untuk peningkatan kesadaran lingkungan juga perlu digalakkan dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan figur publik.
“Insya Allah, saya siap menjadi jembatan antara Pemda dengan organisasi masyarakat sipil, agar komitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan, Pemerintah Kota Bogor telah menjalin kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia untuk menggarap isu pengelolaan sampah yang kerap jadi biang kerok efek rumah kaca.
Baca juga : Pemerintah Diminta Tindak Ormas Berbau Premanisme
Dedie menyoroti praktik pembakaran dan pembuangan langsung sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca.
Dia berharap, kerja sama ini mampu mendorong masyarakat menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.
“Semoga kerja sama ini bisa menjadi langkah positif dan membawa perubahan nyata, sehingga Kota Bogor menjadi model pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan berwawasan lingkungan,” harap Dedie.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Kamis, 25 Juli 2025 dengan judul "Bisa Ancam kehidupan Manusia, Kepala Daerah Diingatkan Tidak Main-main Isu Iklim"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.