RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menjajaki kerja sama dengan Tony Blair Institute (TBI) untuk mempercepat implementasi Pemerintahan digital.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi digital. Termasuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan pelayanan publik.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, salah satu bidang yang berpeluang dikembangkan melalui kerja sama tersebut adalah perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Mulai dari pengelolaan hingga proses penyalurannya. Digitalisasi bansos merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Menurut Rini, perluasan proyek percontohan digitalisasi bansos dapat menjadi cikal bakal transformasi digital pada sektor-sektor prioritas lainnya. Pengembangannya akan diselaraskan dengan Program Kerja Prioritas Nasional ke-8, yakni Program Kesejahteraan Rakyat.
Baca juga : Kawal RUU Perampasan Aset Sampai Ketok Palu!
“TBI juga dapat mengambil peran penyediaan technical assistance dalam merancang desain Dashboard Presiden untuk fungsi Decision Support System dan Executive Information System dengan pemanfaatan Data Analytics dan AI,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Jumat (28/8/2026).
Dia berharap, TBI dapat memberikan dukungan kepada KemenPANRB. Dukungan tersebut dapat mencakup pengembangan lokasi uji coba hingga penyusunan substansi digitalisasi yang diperlukan agar penerapannya berjalan lebih efektif.
Kerja sama itu juga diharapkan mencakup kontribusi teknis dan dukungan lain yang diperlukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit.
“Kementerian PANRB membuka ruang bagi TBI untuk berkontribusi dalam peran komplementer yang saling menguatkan, baik sebagai Supporting Partner, Knowledge Partner, Strategic Outreach Partner, maupun Resource Mobilisation Partner,” tuturnya.
Baca juga : Harbolnas 2026 Siap Kerek Ekonomi Ke Level 6 Persen
Dijelaskan, transformasi digital Pemerintahan dan tata kelola data pembangunan kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Pemerintah memandang DPI dapat mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien.
Upaya integrasi DPI dengan berbagai layanan publik prioritas dalam satu portal juga telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
“Terlebih, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 di Bali,” ujar Rini.
Sementara, Country Director TBI Abneto Tarigan mengatakan, Tony Blair sebagai pendiri TBI menaruh perhatian terhadap perkembangan pemerintahan digital di Indonesia. Termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk mendukung keberhasilan program-program prioritas nasional.
Baca juga : PPP Sulsel Yakin Kembali Antarkan Kader Ke Senayan
“TBI mendukung transformasi digital Pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital Pemerintah terpadu,” ucapnya. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Sabtu, 29 Agustus 2026 dengan judul "KemenPANRB Gandeng TBI Pemerintah Pacu Proyek Digitalisasi Bansos Dan AI"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.