RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, masyarakat perlu memiliki ruang yang mudah diakses untuk menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Menhaj, dalam peluncuran hotline pengaduan, di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Baca juga : Hari Khidmat Haji dan Umrah, Menhaj: Melayani Jemaah Adalah Amanah
Menhaj menjelaskan, laporan yang masuk tidak akan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Setiap informasi akan melalui proses penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi untuk memastikan keterangan yang disampaikan dapat ditelusuri dan memiliki dasar yang jelas.
Setelah melalui proses verifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. Apabila membutuhkan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” kata Menhaj.
Baca juga : Kemenhaj Umumkan Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2, Tes 12 September
Dalam penanganannya, Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan diharapkan dapat ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan informasi awal yang diterima.
Hotline ini juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan publik. Masyarakat dapat berperan memberikan informasi apabila menemukan praktik atau pelayanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, sehingga pemerintah memiliki bahan untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan perbaikan.
Menhaj mengimbau masyarakat menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dengan melengkapi informasi yang diperlukan, seperti kronologi kejadian, waktu, lokasi, pihak yang terkait, serta bukti pendukung apabila tersedia. Kelengkapan informasi akan membantu proses verifikasi dan mempercepat penanganan sesuai kewenangan.
Baca juga : Kemenhaj Hapus Lunas Tunda Ganti, Tutup Celah Jual-Beli Antrean Haji Khusus
Peluncuran hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” menegaskan komitmen Kemenhaj untuk membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Melalui kanal ini, partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dalam pengawasan sekaligus perbaikan layanan haji dan umrah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.