RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) menjadi salah satu contoh keberhasilan penguatan ekonomi rakyat.
Untuk mewujudkan hal itu, koperasi perlu dibangun dengan prinsip kepemilikan terbuka, tata kelola yang bertanggung jawab, serta rasa memiliki yang kuat dari seluruh anggota.
“Koperasi juga harus memiliki semangat mencari keuntungan agar bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Muhaimin dalam keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).
Menteri yang akrab disapa Cak Imin ini berharap, kopontren kelak berkembang menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren.
Dengan pengelolaan yang profesional, koperasi pesantren diharapkan dapat memperluas jangkauan usaha, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Baca juga : Usulan Akademisi: Threshold Empat Persen Hanya Untuk Di Senayan
“Koperasi pesantren juga perlu dipersiapkan agar mampu menangkap peluang ekonomi yang lebih luas, termasuk mengambil peran dalam rantai pasok industri,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menambahkan, kopontren memiliki potensi ekonomi yang besar untuk terus dikembangkan.
Potensi tersebut terlihat dari jumlah anggota dan aset yang telah dikelola koperasi pesantren di berbagai daerah.
Secara nasional, dari sekitar 2.300 kopontren yang tercatat aktif, sebanyak 636 koperasi telah melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi-koperasi tersebut menghimpun sekitar 238.150 anggota dan mengelola aset yang mencapai Rp 2,48 triliun.
Data tersebut menjadi pijakan awal memetakan kebutuhan penguatan Kopontren secara lebih terarah. Pemutakhiran data, verifikasi legalitas dan kepengurusan, serta identifikasi jenis dan kapasitas usaha diperlukan agar pembinaan dan pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi.
Baca juga : PAN Ingatkan Janji Politik Harus Ditepati
“Selain penguatan kelembagaan, kegiatan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga akan membekali pengurus dengan pemahaman mengenai pengelolaan dana anggota, pencatatan keuangan, pelaporan berkala dan pengendalian risiko,” jelas Haris.
Dijelaskan penguatan kopontren yang berkolaborasi dengan LPS juga mencakup peningkatan literasi keuangan, mulai dari pemanfaatan layanan keuangan formal dan digital hingga kewaspadaan terhadap tawaran investasi dan pinjaman ilegal.
Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dana anggota sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi pesantren.
Menurut dia, upaya penguatan kopontren sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kebijakan tersebut, antara lain menekankan keterpaduan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Baca juga : BSI All Out Bina Dan Berdayakan UMKM
Melalui sinergi Pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, dan dunia usaha, Kemenko PM mendorong Kopontren agar semakin profesional dan berdaya saing.
“Penguatan tata kelola dan literasi keuangan diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan unit usaha, perluasan akses pasar dan kemitraan,” ujar Haris. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Jumat, 13 November 2026 dengan judul "Perluas Jangkauan Usaha Dan Daya Saing Muhaimin Ingin Kopontren Jadi Pilar Ekonomi Rakyat"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.