RM.id Rakyat Merdeka - Kredit Program Perumahan (KPP) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu didukung dengan penguatan ekosistem dan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi.
Penguatan ini dilakukan, khususnya di wilayah perdesaan yang menjadi salah satu kunci untuk mendorong kemajuan desa, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami ingin pastikan bahwa program Pak Presiden Prabowo harus kita dukung. Karena di antara KPP dan ekonomi kerakyatan itu ada ekosistem yang harus kita bangun, khususnya di desa-desa. Kalau desanya maju, maka Indonesia akan maju,” ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, kemajuan 75.266 desa di Indonesia adalah fondasi utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Karena itu, penguatan ekosistem berupa pemerataan pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hunian, menjadi indikator penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Yandri juga menjelaskan, pemerataan pembangunan harus memastikan masyarakat desa memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, energi, dan perumahan layak huni.
Baca juga : Saran Waketum PAN: Cawapres Prabowo Jangan Jadi Kompetitor Pilpres 2029
Dengan demikian, kemajuan desa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, juga dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Jumlah desa ada 75.266. Kalau semua mandiri, akan maju, ekonominya bergerak dengan baik, perumahannya layak huni, maka sejatinya kami mengatakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia Emas tahun 2045 insya Allah akan tercapai,” ujar Yandri.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkomitmen memperluas manfaat KPP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di berbagai wilayah.
Upaya tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat desa yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
Yandri berharap, perluasan manfaat KPP dapat membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan hunian yang layak.
Baca juga : Pemerintah Andalkan Hilirisasi & Investasi
Menurutnya, masyarakat pedesaan menjadi kelompok yang paling banyak membutuhkan dukungan melalui program pembiayaan perumahan tersebut.
“Dengan program KPP ini, masyarakat desa banyak sekali terbantu. Jadi, yang memerlukan ini tentu yang paling banyak ya masyarakat desa,” ucapnya.
Diketahui, KKP merupakan skema pembiayaan Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendukung sektor perumahan.
Program ini menyasar pelaku usaha dari sisi penyediaan rumah, seperti pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan, serta pelaku usaha dari sisi permintaan rumah yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi hunian dalam rangka kegiatan usaha produktif.
Melalui skema tersebut, pembiayaan untuk permintaan rumah diberikan dengan plafon Rp 10 juta hingga Rp 500 juta dan suku bunga 6 persen efektif per tahun.
Baca juga : PSI Jabar Optimis & Fokus Jadi Peserta Pemilu 2029
Pemerintah juga memberikan subsidi bunga atau marjin selama maksimal lima tahun untuk meringankan beban penerima, sekaligus memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pelaku UMKM. SSL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Minggu, 22 November 2026 dengan judul "KPP Sinergi Dengan Ekonomi Kerakyatan Desa Jadi Fondasi Utama Wujudkan Indonesia Emas"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.