Mungkin profesi yang paling aplikatif, paling kenyal, sekaligus diam-diam paling "disukai" di negeri ini adalah calo. Keberadaannya bak hantu dalam mesin birokrasi. Karena sosok ini tidak tampak dalam struktur formal, namun tanpanya, roda sistem sering kali macet tak bergerak. Calo adalah manifestasi dari apa yang sosiolog sebut sebagai structural holes—lubang-lubang dalam struktur sosial yang memisahkan antara otoritas penyedia layanan dengan masyarakat yang membutuhkan akses.
Antara Efisiensi dan Distorsi
Secara fenomenologis, calo hadir menawarkan simplifikasi di tengah rimba prosedur yang sengaja atau tidak sengaja dibuat rumit. Pengalaman pribadi saya saat mengurus mutasi kendaraan adalah potret nyata. Secara hitung-hitungan rasional (menggunakan kacamata pilihan rasional atau Rational Choice Theory), membayar surplus 30% hingga 60% kepada calo jauh lebih "murah" ketimbang kehilangan waktu produktif selama tiga hari kerja.
Di sini, calo bukan sekadar parasit, melainkan "pelumas" sosial. Namun, secara konstruktif kita harus bertanya: mengapa efisiensi harus dibeli lewat jalur informal? Jika calo lebih efisien dari sistem itu sendiri, maka sesungguhnya sistem tersebut sedang mengalami disfungsi akut.
Tipologi Calo
Baca juga : Teja Paku Alam: Persib Siap Start Maksimal di Putaran Kedua
Jika kita bedah secara struktural, calo di Indonesia membentuk sebuah social group dengan stratifikasi yang kontras:
Pertama, calo proletar. Kelompok ini adalah mereka yang beroperasi di loket SIM, terminal, atau kantor pertanahan. Keuntungan mereka adalah recehan dari selisih tenaga dan waktu.
Kedua, calo kerah putih (broker politik/ekonomi). Mereka adalah pihak yang "mendebottleneck" kebijakan. Rumor mengenai pasal-pasal titipan dalam regulasi bukan sekadar isapan jempol, melainkan kerja lobi yang bersifat makelar.
Ketiga, calo intelektual. Kelompok ini yang paling menyedihkan. Seorang kolega profesor pernah berujar bahwa ilmuwan kita mampu membuat teknologi secanggih drone Iran. Namun, insentif menjadi "makelar proyek" atau calo teknologi jauh lebih menggiurkan ketimbang menjadi kreator. Di sini terjadi pengkerdilan kapasitas bangsa akibat mentalitas rent-seeking (pencari rente).
Clifford Geertz dan "Calo Agama"
Dalam sosiologi klasik, Clifford Geertz (1960) melalui studinya di Jawa memperkenalkan konsep cultural broker. Geertz menyoroti peran kiai atau ulama bukan sekadar sebagai pemimpin ritual, melainkan sebagai perantara informasi.
Baca juga : RDMP Balikpapan Perkuat Infrastruktur Energi Nasional Terintegrasi
Kala itu, kiai bertindak sebagai penyaring (filter) antara dunia luar yang modern/global dengan santri di pedesaan. Namun, dalam konteks kekinian, konsep ini mengalami pergeseran makna menjadi "calo agama". Ketika agama ditarik ke dalam pusaran politik praktis, oknum-oknum tertentu bertindak sebagai makelar suara dengan mengomodifikasi dalil. Mereka menjembatani kepentingan elite politik dengan basis massa religius demi insentif material atau posisi. Inilah bentuk brokerage yang paling halus sekaligus paling manipulatif karena menyentuh ranah transendental.
Calo sebagai Ekspresi Ekonomi Perantara
Kehadiran calo yang merambah segala lini—politik, budaya, kehidupan harian, hingga ekonomi—menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang sedang terjebak dalam "masyarakat perantara". Kita gagap menghadapi sistem yang impersonal dan legal-rasional ala Weberian. Akhirnya, kita seperti dituntut untuk selalu membutuhkan "orang dalam" atau perantara untuk merasa aman.
Secara faktual, biaya ekonomi tinggi di Indonesia salah satunya disumbang oleh rantai perantara yang panjang ini. Data menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi kita sering kali kalah oleh negara tetangga karena banyaknya invisible cost yang harus dikeluarkan untuk para broker atau calo ini.
Secara kuantitatif, eksistensi calo ini berbanding lurus dengan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan. Merujuk pada data terbaru, skor IPK Indonesia masih tertahan di angka yang fluktuatif (di kisaran 34–36 dari skala 100), di mana salah satu komponen penilaian utamanya adalah keberadaan suap dan pungutan liar dalam interaksi bisnis serta layanan publik.
Dengan realitas ini, berarti sistem formal telah gagal memberikan kepastian hukum dan waktu. Pengalaman yang saya alami sebenarnya adalah potret mikro dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi. Data menunjukkan ICOR kita sering kali berada di atas angka 6. Hal ini berarti untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertentu, kita membutuhkan biaya investasi yang jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand yang ICOR-nya berada di angka 4.
Baca juga : Prabowo Ucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru, Ajak Perkuat Solidaritas
Memutus Rantai Makelar
Melihat data-data di atas, tantangan kita bukan sekadar memberantas calo di parkiran atau kantor Samsat. Tantangan terbesarnya adalah merobohkan mentalitas brokerage yang sudah merembes ke tulang sumsum kebijakan. Selama regulasi masih bisa "dipesan" dan birokrasi masih menjadi labirin yang gelap, selama itu pula calo akan menjadi "pahlawan" bagi mereka yang tak punya waktu, dan menjadi "raja" bagi mereka yang punya kepentingan.
Sebagai intelektual, tugas kita bukan ikut mengantre di jalur calo, melainkan terus menyuarakan pentingnya radikalisasi transparansi. Agar kita tidak hanya menjadi bangsa yang lihai berdagang pengaruh, tetapi bangsa yang tangguh dalam membangun sistem yang memanusiakan warganya tanpa perlu perantara.
Calo adalah cermin retak dari birokrasi kita. Selama akses terhadap hak publik masih dianggap sebagai "barang mewah" yang sulit dijangkau, maka calo akan tetap menjadi profesi yang paling laku. Kita tidak butuh sekadar digitalisasi layanan, karena calo pun kini bermigrasi ke ruang digital. Yang kita butuhkan adalah keberanian struktural untuk menutup "lubang" tempat para makelar ini bermain, dan keberanian kultural untuk berhenti mencari jalan pintas. []
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.