RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Israel bakal memulai tahap awal operasi militer untuk menguasai seluruh wilayah Jalur Gaza, Palestina. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menugaskan 60 ribu pasukan cadangan dan 20 ribu pasukan tambahan untuk bergabung dalam operasi besar yang akan dimulai September mendatang.
Netanyahu mengatakan, penguasaan penuh atas Gaza merupakan “keharusan” untuk menumpas Hamas. Namun, rencana ini langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Dunia khawatir, krisis kemanusiaan di Gaza akan semakin memburuk. Terutama terkait kelaparan dan ancaman terhadap para sandera Israel yang masih ditahan Hamas.
Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Brigadir Jenderal Effie Defrin mengatakan, grup pertama pasukan tambahan telah tiba di pinggiran Gaza, Rabu (20/7/2028).
“Kami telah memulai operasi pendahuluan dan tahap pertama serangan terhadap Kota Gaza. Pasukan kami saat ini menguasai pinggiran Kota Gaza,” kata Defrin dikutip dari Anadolu, Kamis (21/8/2025).
“Kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak membahayakan para sandera,” imbuhnya dalam konferensi pers, Kamis (21/8/2025).
Baca juga : Tingkatkan Keamanan, Rutan Kota Agung Luncurkan Inovasi Papan Sterek Digital
Setelah hampir dua tahun perang tanpa tanda-tanda akan berakhir, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir memperingatkan soal kelelahan fisik dan mental yang dialami pasukan. Banyak pasukan telah dipanggil berulang kali untuk bertugas di Gaza.
Namun, keluhan Zamir yang disampaikan dalam rapat Kabinet Netanyahu, Rabu (20/8/2025), dicuekin Netanyahu. Survei Agam Labs di Universitas Ibrani Yerusalem menunjukkan, 40 persen tentara mengaku kehilangan semangat untuk kembali ke medan perang.
Hanya 13 persen yang masih termotivasi. Temuan itu memperkuat kekhawatiran bahwa militer Israel menghadapi krisis internal di tengah operasi militer yang makin intensif.
Penolakan Di Dalam Negeri
Desakan untuk merekrut pemuda ultra-Ortodoks sebagai pasukan cadangan juga berujung pada penolakan. Mereka membakar surat penugasan di depan gedung parlemen sebagai bentuk protes. Bahkan, sebuah organisasi kecil di Israel menyerukan agar tentara menolak perintah militer.
Salah satu prajurit, Avshalom Zohar Sal, yang telah bertugas lebih dari 300 hari di Gaza, menyatakan enggan kembali ke garis depan. “Saya terkejut kita masih membicarakan perang yang seharusnya sudah lama berakhir,” ujarnya.
Baca juga : Siakam Dan Haliburton Menggila, Pacers Cetak Sejarah
Sal dan rekan-rekannya meragukan komitmen Pemerintah membebaskan para sandera. “Memperpanjang perang adalah vonis mati bagi mereka,” tegasnya.
Mantan Kepala Staf IDF Letjen (Purn) Dan Halutz memperkirakan, banyak anggota cadangan akan menolak bertugas. Dia meminta para pemuda yang dipilih sebagai pasukan cadangan, mengikuti suara hati.
“Perang ini seharusnya selesai satu tahun lalu. Saya yakin beberapa dari mereka lebih memilih tinggal di rumah,” ujarnya, dalam sebuah aksi protes awal bulan ini.
Sudah 22 bulan sejak perang Israel dan Hamas pada 8 Oktober 2023, lebih dari dua juta warga Gaza hidup dalam kondisi memprihatinkan. Kelaparan, penyakit dan pengungsian terus membayangi di tengah pengepungan Israel.
Kepala Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini mengatakan, 1 dari 3 anak mengalami malnutrisi di Kota Gaza.
Baca juga : Di Depan Macron, Prabowo Serukan Israel Untuk Akui Negara Palestina
“Ini kelaparan buatan manusia yang dapat dicegah. Sayang, Israel menampik fakta ini,” sentil Lazzarini.
Data UNRWA menunjukkan, kasus malnutrisi anak di Gaza, meningkat tiga kali lipat dalam enam bulan terakhir.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.