Siapkan 30 Ribu Rumah Nakes, Menteri PKP Rajin Tebar Rumah Subsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Selain pekerja migran dan tenaga pendidik, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia. 

Menteri PKP, Maruarar Sirait alias Ara mengatakan, bahwa nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau. 

"Kami mengalokasikan total 30 ribu unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," kata Menteri Ara saat pertemuan dengan Menkes, Perawat dan Bidan di Jakarta, Jumat (21/3).

Baca juga : Inilah Yang Membuat Menteri Bahlil Mati-matian Selamatkan Subsidi Rakyat

Kuota rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15 ribu untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk nakes masyarakat. 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini.  

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Baca juga : Dipanggil Ke Istana, Menteri Ara Laporkan Kinerja Perumahan Ke Prabowo

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari menyatakan, dukungannya terhadap program tersebut. Ia melihat nakes memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan harus mendapatkan perhatian khusus. 

"Karena itu, kami mencoba mengusulkan kelompok nakes yang memungkinkan untuk ikut dalam program Kementerian PKP ini,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini. 

Baca juga : Pemerintah Siapkan 20 Ribu Hunian Layak bagi Pekerja Migran Indonesia

“Kami berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau. Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin,” jelas Heru. 

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi bagi tenaga pendidik dan 20 ribu rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.