RM.id Rakyat Merdeka - 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kompak menyimpulkan Israel mengkondisikan kelaparan di Gaza sebagai senjata perang. Oleh karena itu, mereka mengecamnya dan menyerukan Israel segera membuka akses bantuan kemanusiaan.
Kesimpulan itu diambil dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (27/8/2025) waktu setempat. Satu negara yang menolak kesimpulan itu adalah AS.
Dalam pernyataan bersama, para anggota DK PBB menegaskan bahwa penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dilarang hukum humaniter internasional. Mereka mendesak Israel untuk segera melakukan gencatan senjata dan membuka akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, dan tenaga medis.
“Kelaparan di Gaza harus segera dihentikan,” tegas pernyataan DK PBB.
Sebelumnya, lembaga pemantau pangan global Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menetapkan bahwa Gaza dan sekitarnya secara resmi mengalami kelaparan. Sebanyak 514.000 warga Palestina–hampir seperempat populasi Gaza–tercatat mengalami kelaparan akut. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 641.000 orang pada akhir September.
Israel membantah laporan IPC dan meminta agar penilaian tersebut dicabut. Pemerintah Israel menyebut data IPC bias dan tidak akurat. Pasalnya, sebagian besar informasi bersumber dari Hamas dan tidak memperhitungkan masuknya bantuan pangan baru-baru ini.
Baca juga : AgenBRILink Mudahkan Akses Layanan Keuangan Bagi Petani Di Kabupaten Gowa
Perwakilan AS untuk PBB, Dorothy Shea turut mempertanyakan kredibilitas laporan IPC. Meski demikian, dia mengakui bahwa kelaparan di Gaza adalah masalah nyata dan menyebut pemenuhan kebutuhan kemanusiaan sebagai prioritas bagi AS.
Satu bulan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengakui adanya krisis kelaparan di Gaza. Dalam konferensi pers usai bertemu PM Inggris Keir Starmer, Trump menyentil PM Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai lamban membuka jalur bantuan.
“Kami akan kirim lebih banyak makanan. Beberapa anakanak di Gaza benar-benar kelaparan,” ujar Trump saat itu.
Wakil Tetap Guyana untuk PBB, Trishala Persaud, menyebut kelaparan di Gaza sebagai bencana pertama yang dikonfirmasi secara resmi di kawasan Timur Tengah.
“Setiap hari semakin banyak orang meninggal akibat malnutrisi. Banyak di antaranya anak-anak,” ujarnya.
Persaud menggarisbawahi laporan IPC bahwa bencana kelaparan ini terjadi akibat buatan manusia. “Ini krisis buatan manusia. Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang jelas dilarang hukum humaniter internasional,” sentilnya.
Baca juga : Evakuasi Korban Gaza Ke Pulau Galang Baiknya Dikaji Lebih Mendalam
Wakil Tetap Slovenia, Ondina Drobic, menambahkan bahwa DK PBB juga mendesak pembebasan seluruh sandera dan pembatalan rencana Israel untuk menyerang Kota Gaza. “Situasi darurat kemanusiaan ini tak boleh lagi ditunda. Israel harus mengubah arahnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut turut didukung oleh perwakilan dari China, Prancis, Inggris, Rusia, Aljazair, Denmark, Yunani, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, dan Somalia.
Pada hari yang sama, Trump memimpin rapat kebijakan di Gedung Putih, Rabu (27/8/2025), membahas perang Israel di Jalur Gaza dan rencana usai konflik untuk wilayah Palestina tersebut. Pertemuan itu dihadiri mantan PM Inggris Tony Blair dan mantan utusan Timur Tengah AS Jared Kushner.
Menurut pejabat senior Gedung Putih, diskusi itu mencakup soal pembebasan sandera, pengiriman bantuan pangan, serta skenario pembangunan ulang Gaza.
“Ini hanya rapat kebijakan biasa,” ujar pejabat tersebut kepada Reuters, Kamis (28/8/2025).
Kushner, menantu Trump, sebelumnya menjadi penasihat utama Timur Tengah di masa jabatan pertama Trump. Blair, yang pernah memimpin Inggris saat invasi Irak 2003, kini terlibat dalam proyek rekonstruksi Gaza melalui lembaga think-tank miliknya.
Baca juga : Rencanakan Keuangan Keluarga Dengan Matang, Ini Yang Perlu Disiapkan
Trump sempat menjanjikan akhir cepat untuk perang Gaza saat kampanye, namun tujuh bulan memasuki masa jabatan keduanya, konflik masih berlangsung. Gencatan senjata sempat terjadi di awal masa jabatan, namun berakhir pada 18 Maret setelah serangan Israel menewaskan sekitar 400 warga Palestina.
Kondisi Gaza kini memicu keprihatinan global. Foto-foto anak-anak kelaparan tersebar luas, menambah tekanan terhadap Israel yang dituding memperburuk krisis kemanusiaan.
Pada Februari, Trump mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan relokasi permanen warga Palestina. Rencana itu dikecam luas dan disebut pakar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk pembersihan etnis.
Trump menyebut gagasan tersebut sebagai proyek pembangunan ulang, dengan ambisi menjadikan Gaza sebagai pusat pariwisata mewah yang disebutnya “Riviera Timur Tengah”. Ide itu mirip dengan usulan Kushner setahun sebelumnya, yang ingin menjadikan Gaza sebagai properti tepi laut tanpa penduduk Gaza.
Pemberitaan Financial Times menyebut, Tony Blair Institute ikut dalam pembahasan rencana pasca perang. Namun, lembaga itu menegaskan tidak pernah mendukung relokasi paksa warga Gaza.
Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu Menlu Israel Gideon Saar di Treaty Room Departemen Luar Negeri AS. Pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam itu membahas isu penting di Gaza, Lebanon, dan Suriah, serta menyoroti perlunya menanggulangi pengaruh negatif Iran.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.