RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka menyatakan kemungkinan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) dapat menjadi alternatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan.
Pertanyaan itu disampaikan Trump di Gedung Putih saat menanggapi pertanyaan wartawan, Rabu (21/1/2026). “Bisa saja (gantikan PBB),” ujar Trump.
Menurut Trump, PBB kerap tidak menjalankan mandatnya secara optimal, meski dia mengakui organisasi tersebut me¬mmiliki potensi besar karena didukung hampir seluruh negara di dunia.
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk di luar struktur PBB dan berada langsung di bawah kepemimpinan Trump. Lembaga ini dirancang untuk memulihkan Gaza pascaperang antara Israel dan Hamas selama dua tahun yang menghancurkan wilayah tersebut.
Pekan lalu, Trump mengumumkan susunan Dewan Perdamaian Gaza yang diisi sejumlah tokoh berpengaruh. Antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Baca juga : BUMN Terus Bangun Rumah Sementara: Beres Aceh Tamiang, Kini Aceh Timur
Trump juga mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk bergabung. Termasuk dari negara-negara yang selama ini menjadi rival AS seperti Rusia, Belarus dan China. Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak termasuk dalam daftar undangan.
Hingga kini, Trump telah mengundang lebih dari 10 negara. Dari jumlah tersebut, baru lima negara—Uni Emirat Arab, Belarus, Maroko, Hongaria dan Kanada—yang secara terbuka menyatakan kesediaan bergabung.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Pemerintah Rusia masih mempelajari inisiatif tersebut dan menunggu penjelasan resmi dari Washington.
Sementara, sumber pejabat AS menyebut, Trump berharap penandatanganan resmi Dewan Perdamaian Gaza dapat dilakukan di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Di tengah dinamika itu, Trump juga melakukan percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa (20/1/2026). Keduanya membahas perkembangan terbaru di Suriah dan Gaza. Termasuk upaya menjaga gencatan senjata.
Baca juga : Trump Tekan Negara Mitra Dagang Iran Dengan Tarif 25%
Kepresidenan Turki menyatakan, Erdogan menekankan pentingnya persatuan, stabilitas dan keutuhan wilayah Suriah. Ankara terus memantau situasi di negara tetangganya tersebut dengan cermat.
Percakapan berlangsung di saat Pemerintah baru Suriah yang didukung Turki mengumumkan gencatan senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang selama ini didukung AS. Pemerintah Suriah dilaporkan telah menguasai sejumlah wilayah dan memberi tenggat waktu kepada SDF untuk berintegrasi ke dalam struktur negara.
Selain Suriah, Trump dan Erdogan turut membahas upaya memerangi ISIS serta penanganan para tahanan ISIS di penjara-penjara Suriah. Turki memandang SDF sebagai organisasi teroris karena keterkaitannya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Dalam pembicaraan tersebut, Erdogan juga menyampaikan terima kasih atas undangan Trump agar Turki bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah Turki menyatakan, keputusan akhir terkait partisipasi Ankara akan segera diambil.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November mengesahkan resolusi yang memberi mandat kepada Board of Peace untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Baca juga : Prabowo Terharu, Indonesia Ranking 1 Negara Yang Rakyatnya Paling Bahagia
Dewan ini awalnya ditujukan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza, sebelum kemudian diperluas cakupannya ke konflik global.
Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku sejak Oktober 2025 berdasarkan rencana Trump yang disepakati Israel dan Hamas. Namun, kekerasan masih terus terjadi. Lebih dari 460 warga Palestina, termasuk lebih dari 100 anak, serta tiga tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.
Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai, kepemimpinan Trump atas dewan yang mengawasi wilayah asing berpotensi menyerupai praktik kolonial. Para diplomat pun mengingatkan bahwa pembentukan lembaga global di luar PBB dapat melemahkan alias mengamputasi peran organisasi internasional tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.