RM.id Rakyat Merdeka - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi risiko krisis keuangan serius, jika negara-negara anggotanya tidak segera melunasi iuran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres bahkan menyebut, dana organisasi itu dapat habis pada Juli 2026.
Situasi ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) yang merupakan kontributor terbesar PBB, menghentikan pembayaran untuk anggaran reguler dan operasi penjaga perdamaian, serta menarik diri dari sejumlah badan internasional yang dinilai membebani keuangan publik.
Di sisi lain, sejumlah negara anggota lain menunggak atau belum memenuhi kewajiban pembayaran.
“Krisis keuangan yang semakin dalam ini dapat mengancam pelaksanaan program. Dana bisa saja habis pada Juli mendatang," ujar Guterres, seperti dikutip BBC, Jumat (30/1/2026).
Dia pun mengingatkan total 193 negara anggota PBB untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Jika tidak, kata Guterres, PBB terpaksa mempertimbangkan perombakan mendasar terhadap aturan keuangannya, demi menghindari risiko kolaps.
Meski Majelis Umum PBB telah menyetujui sebagian perubahan sistem keuangan pada akhir 2025, PBB masih menghadapi krisis kas besar yang diperparah oleh aturan pengembalian dana program tak terpakai. Termasuk, dana yang pada kenyataannya belum pernah diterima.
Eskalator Sering Dimatikan
Di Markas Besar PBB di Jenewa, Swiss, tanda-tanda penghematan terlihat jelas. Eskalator kerap dimatikan, pemanas ruangan dibatasi. Ini merupakan bagian dari upaya menekan pengeluaran.
Baca juga : Thailand Masters 2026, Tunggal Putra Indonesia Jegal Pemain Unggulan
Dalam suratnya kepada negara-negara anggota PBB, Guterres menulis organisasi dunia yang dipimpinnya pernah menghadapi kesulitan keuangan. Namun kondisi saat ini, jauh lebih serius.
“Keputusan untuk tidak menghormati kontribusi yang dinilai — yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang telah disetujui — kini diumumkan secara resmi,” kata Guterres, tanpa menyebut negara tertentu.
Kepatuhan Negara Anggota PBB
Guterres menyebut, keberlangsungan sistem PBB tergantung pada kepatuhan negara-negara anggota dalam membayar iuran, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.
Pada 2025, sekitar 77 persen dari total iuran yang telah dibayarkan, menyisakan jumlah tunggakan tertinggi sepanjang sejarah organisasi.
Pening Mengembalikan Dana
Guterres juga menyoroti aturan yang mewajibkan PBB mengembalikan dana kepada negara anggota, untuk program tertentu yang tidak dapat dijalankan.
Menurut dia, ketentuan itu menciptakan pukulan ganda, karena organisasi diminta mengembalikan uang tunai yang belum pernah diterima.
“Saya tidak dapat melebih-lebihkan urgensi situasi yang kita hadapi sekarang. Kita tidak bisa menjalankan anggaran dengan dana yang belum terkumpul, atau mengembalikan uang yang tidak pernah kita terima,” ujarnya.
Baca juga : Kadin Tancap Gas Di Awal 2026, Dari WEF Davos Hingga Food Security Summit
Akibat kondisi tersebut, PBB terpaksa mengembalikan jutaan dolar AS. Dalam suratnya, Guterres mengungkap bahwa pada bulan ini saja, sebagai bagian dari penilaian anggaran 2026, PBB harus mengembalikan 227 juta dolar AS. Padahal, PBB belum berhasil mengumpulkan dana sebesar itu.
“Intinya jelas. Semua negara anggota harus membayar penuh dan tepat waktu, atau kita harus merombak aturan keuangan secara fundamental untuk mencegah keruntuhan yang semakin dekat," papar Guterres.
Operasi Kemanusiaan Terhambat
Selama 12 bulan terakhir, badan-badan PBB juga kesulitan memperoleh pendanaan penuh untuk operasi kemanusiaan.
AS, sebagai penyumbang terbesar, menyatakan PBB tidak memaksimalkan perannya dan mengkritik lembaga itu karena dianggap gagal mendukung inisiatif perdamaian yang dipimpin Washington.
Pada 2025, AS tidak membayar iuran anggaran reguler PBB. AS hanya memberikan sekitar 30 persen dari dana yang diharapkan, untuk operasi penjaga perdamaian.
Pada Januari 2026, Presiden Donald Trump juga menarik pendanaan AS dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB, dengan alasan menghentikan dipakainya duit rakyat AS dalam lembaga yang dinilai mengedepankan agenda global dibanding kepentingan nasional.
Di akhir Desember 2025, AS menjanjikan pendanaan 2 miliar dolar AS untuk program kemanusiaan PBB. Angka ini jauh di bawah dana 17 miliar dolar AS, yang digelontorkan pada 2022.
Baca juga : Daya Beli Kelas Menengah Ngerem, Penjualan Mobil Babak Belur
Negara lain, termasuk Inggris dan Jerman, juga mengumumkan pengurangan besar dalam bantuan luar negeri, yang diperkirakan berdampak pada aktivitas PBB.
AS juga telah resmi keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada pekan lalu dan menolak membayar iuran 2024–2025, meski penasihat hukum WHO menilai kewajiban tersebut tetap mengikat secara hukum.
Guterres sebelumnya juga telah mengingatkan, PBB berada dalam kondisi keuangan paling rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Dia bahkan menyebut adanya “perlombaan menuju kebangkrutan”.
Pemotongan dana turut berdampak langsung di lapangan. Kantor HAM PBB memperingatkan bahwa kekurangan anggaran menghambat pengiriman penyelidik, yang sebelumnya berperan penting dalam mengungkap kejahatan perang.
Di Afghanistan, UN Women terpaksa menutup sejumlah klinik ibu dan bayi. Sementara Program Pangan Dunia (WFP) mengurangi jatah makanan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.