RM.id Rakyat Merdeka - Episode baru antara Iran-Amerika Serikat (AS) akan dimulai. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memerintahkan agar negosiasi nuklir dengan AS segera dimulai. Menurut Pezeshkian, langkah itu tak lepas dari anjuran negara sahabat.
"Mengingat permintaan dari pemerintah-pemerintah sahabat di kawasan ini untuk menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat mengenai negosiasi, saya telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk melakukan negosiasi yang adil dan setara," katanya dalam akun X Masoud Pezeshkian, Selasa (3/2/2026).
"Pembicaraan ini akan dilakukan dalam kerangka kepentingan nasional kita dan bebas dari ancaman dan harapan yang tidak wajar dengan berpegang pada prinsip-prinsip martabat, kehati-hatian, dan kepraktisan," imbuhnya.
Dilansir AFP, Selasa (3/2/2026), media setempat, Fars, pertemuan kemungkinan berlangsung di Turki pada Jumat mendatang. Ada sejumlah negara sahabat yang membantu agar proses negosiasi terwujud. Seperti Mesir, Qatar, Turki, dan Oman.
Seorang pejabat Arab kepada AFP—dengan syarat anonim karena isu ini sensitif—menyebut Istanbul jadi lokasi yang paling memungkinkan.
Situs berita AS, Axios juga menyebut skenario serupa. Axios mengutip dua sumber anonim yang mengatakan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan bertemu utusan AS Steve Witkoff di Istanbul untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan nuklir.
Baca juga : Trump Luncurkan Board Of Peace Di Davos, Prabowo Hadir Bersama 18 Negara Sahabat
Sebelumnya, Araghchi sempat memberi sinyal positif. Dalam wawancara dengan CNN, ia menyebut Iran sejalan dengan Trump soal nuklir—asal sanksi dicabut.
“Presiden Trump mengatakan tidak ada senjata nuklir, dan kami sepenuhnya setuju. Kami sepenuhnya setuju dengan itu. Itu bisa menjadi kesepakatan yang sangat baik,” ujarnya.
“Sebagai imbalannya, kami mengharapkan pencabutan sanksi,” imbuhnya.
Namun di saat bersamaan, Araghchi menegaskan bahwa negaranya tidak akan mau berunding di bawah ancaman.
“Iran selalu siap untuk berdiplomasi dari kedudukan yang setara, dengan saling menghormati, dan untuk mengejar kepentingan bangsa Iran,” ujarnya dilansir media Iran, Press TV, Selasa (3/2/2026).
“Siapa pun yang berbicara kepada bangsa Iran dengan hormat akan disambut dengan hormat, sementara siapa pun yang menggunakan ancaman dan kekerasan akan disambut dengan cara yang sama,” tegasnya.
Baca juga : Menko Airlangga Dampingi Presiden Luncurkan Kerja Sama Baru RI–Inggris
Perintah itu muncul di tengah tensi politik yang meningkat. Usai respons mematikan Pemerintah Iran terhadap para pengunjuk rasa, bulan lalu, Presiden AS Donald Trump meradang. Pebisnis real estate itu mengancam opsi militer dan memerintahkan pengiriman kapal induk ke Timur Tengah.
Meski begitu, Trump masih membuka dialog dengan Teheran. Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (2/2/2026) waktu setempat, Trump mengatakan, jika kesepakatan dapat dicapai, hal itu akan menjadi perkembangan yang baik. Namun, Trump juga mengingatkan akan ada “konsekuensi serius” jika upaya tersebut gagal.
AS sebelumnya melancarkan serangan terarah ke fasilitas nuklir Iran pada tahun lalu dalam operasi yang disebut Operation Midnight Hammer. Serangan tersebut menyusul operasi besar-besaran yang lebih dulu dilakukan Israel, yang menargetkan fasilitas nuklir serta para ilmuwan nuklir Iran.
AS juga telah mengerahkan kekuatan militer besar ke kawasan tersebut. Ia menyebut adanya “kekuatan luar biasa” yang bergerak menuju Iran, termasuk kapal-kapal perang terbaik milik Angkatan Laut AS. Salah satunya adalah kapal induk USS Abraham Lincoln yang membawa sekitar 70 unit pesawat tempur.
Situasi dalam negeri Iran juga memanas. Pengetatan keamanan oleh aparat Iran menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran disebut para pengunjuk rasa sebagai tindakan represif yang belum pernah mereka alami sebelumnya.
Korban Demo Iran
Pemerintah Iran sebelumnya menyatakan sedikitnya 3.117 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut. Namun, kelompok pemantau dan aktivis hak asasi manusia menilai jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar.
Baca juga : Napi Kuasai Penjara, 8 Polisi Tewas: Presiden Guatemala Umumkan Darurat Nasional
Lembaga Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan telah mengonfirmasi kematian 6.430 demonstran, termasuk 152 anak-anak, serta 214 orang yang terkait dengan pemerintah. Hingga kini, HRANA masih menyelidiki sekitar 11.280 kasus lainnya.
Sementara itu, lembaga Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia memperkirakan jumlah korban tewas dalam kerusuhan tersebut bisa melampaui 25.000 orang.
Gelombang demonstrasi di Iran awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi yang semakin berat. Namun kemudian berkembang menjadi tuntutan perubahan politik di negara tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.