Pengamat Nilai Kunjungan Mendagri Percepat Penanganan Bencana Sumatera

RM.id  Rakyat Merdeka - Analis Politik dari Universitas Bung Karno (UBK) Faisyal Chaniago menilai penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera mulai menunjukkan percepatan. Menurut Faisyal, percepatan penanganan terlihat dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ke wilayah Sumatera Utara dan Aceh sejak Sabtu (20/12/2025) hingga Senin (22/12/2025).

Faisyal menilai penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada Mendagri Tito bukan tanpa pertimbangan. Kemampuan pemetaan persoalan kewilayahan disebut menjadi salah satu keunggulan Tito Karnavian. Mengingat, Tito memiliki pengalaman panjang sebagai mantan Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.

“Gerak cepat Mendagri dalam merancang peta persoalan, sekaligus menghubungkannya dengan solusi lintas kementerian dan lembaga, dukungan antarpemerintah daerah, serta keterlibatan lembaga kemanusiaan menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk bekerja cepat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera,” ujar Faisyal.

Baca juga : HS Dukung Seniman Dan Musisi Jogja Galang Donasi Untuk Sumatera

Ia menegaskan, penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan terukur. Sebab, menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Bencana, kata dia, telah menyebabkan warga kehilangan ladang, ternak, serta sumber penghidupan lainnya. Faisyal juga menilai kehadiran langsung Menteri Dalam Negeri di lokasi bencana, disertai dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat, memiliki nilai strategis dalam memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi warga.

Menurutnya, kebutuhan mendesak di setiap daerah terdampak tidak selalu sama sehingga memerlukan kebijakan yang kontekstual. "Oleh karena itu, selain perbaikan infrastruktur, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, karena banyak sumber penghidupan yang hancur akibat bencana,” katanya.

Terkait penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Faisyal menilai penegasan Tito kepada perusahaan perkebunan untuk berkontribusi melalui pemanfaatan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) bagi pembangunan Huntap merupakan bentuk ketegasan negara dalam melindungi kepentingan rakyat.

Baca juga : PKS Apresiasi TNI-Polri, BNPB & Basarnas dalam Penanggulangan Bencana Sumatera

"Jika pemerintah tidak bertindak tegas, akan muncul persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah negara melindungi pelaku perusakan lingkungan,” nilai Faisyal.

Adapun saat kunjungan kerja ke Aceh Tamiang pada Senin (22/12/2025), Mendagri menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan hunian tetap (huntap) segera direalisasikan sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan milik pemerintah maupun alternatif lain yang memungkinkan.

“Perintah Presiden jelas, membantu rakyat adalah nomor satu. Jika ada pihak yang tidak mau membantu, tentu akan dievaluasi izinnya. Saya akan mengusulkan pencabutan HGU apabila tidak peduli kepada rakyat, karena selama ini perusahaan telah banyak menikmati kekayaan bumi Indonesia,” pungkas Tito.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.