RM.id Rakyat Merdeka - Memasuki pekan kedua serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, negara-negara di Asia mulai merasakan dampaknya. Mampetnya arus pasokan bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah (Timteng) membuat sejumlah negara harus putar otak.
Per Senin (9/3/2026), harga minyak mentah global menyentuh angka 100 dolar AS per barel atau sekitar Rp 1,7 juta. Harga sebesar ini pernah terjadi saat Rusia pertama menyerang Ukraina pada 2022.
Kali ini, harga minyak mentah mulai merangkak naik akibat terhambatnya jalur distribusi global.
Sementara, pada Minggu (8/3/2026), Iran menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi yang baru.
Namun, tidak ada tanda-tanda jalur distribusi minyak mentah dunia kembali normal.
Alhasil, negara-negara di Asia, dari Korea Selatan (Korsel) hingga Pakistan merasakan dampaknya.
Baca juga : Bunga Citra Lestari, Bersyukur Memiliki Teman Vidi Aldiano
Presiden Korsel Lee Jae Myung mengumumkan Pemerintahnya menetapkan pembatasan harga atas Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pekan lalu.
Perang Iran telah menciptakan beban signifikan pada perekonomian negeri ginseng yang sangat bergantung pada pasokan minyak dan gas dari Timteng.
Presiden Lee mengatakan, Seoul siap turun tangan dengan memberikan suntikan bantuan dana hingga 100 triliun won (Rp 1.131 triliun) untuk menstabilisasi pasar keuangan.
Kementerian Perdagangan Korsel juga memperingatkan perusahaan-perusahaan minyak.
Setiap upaya untuk mengambil keuntungan dari krisis akan ditindak tegas.
Pemerintah Korsel menyerukan penetapan harga yang transparan dan adil setelah harga bensin naik dalam beberapa hari terakhir.
Baca juga : Anak Khamenei Jadi Pimpinan Tertinggi Iran
Di Thailand, Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul meminta masyarakat tidak melakukan panic buying dan menimbun bahan bakar.
Negeri Gajah Putih itu juga mengumumkan rencana untuk membatasi harga solar selama 15 hari ke depan. Dampaknya, antrean panjang terlihat di pusat pengisian bahan bakar di seluruh negeri dalam beberapa hari terakhir.
Pemerintah Filipina memutuskan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan sebagai imbas perang Iran. Pola kerja baru ini mulai ditetapkan di kantor-kantor Pemerintah mulai Senin (9/3/2026).
Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr mengumumkan, kebijakan ini menjadi bagian dari serangkaian langkah Pemerintah meredam dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perang yang sedang berlangsung di Timteng.
Dalam pernyataannya, Bongbong memperingatkan, penutupan efektif Selat Hormuz—jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia—menyebabkan kenaikan tajam harga bahan bakar di Filipina pada pekan ini.
“Kita korban dari perang yang bukan pilihan kita,” tegas Bongbong dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari CNA, Selasa (10/3/2026).
Baca juga : Soal Negosiasi Selat Hormuz, Presiden Prabowo Harus Turun Tangan
Selain menerapkan pekan kerja empat hari di kantor Pemerintah, Bongbong juga memerintahkan seluruh lembaga Pemerintah mengurangi konsumsi bahan bakar dan listrik sebesar 10–20 persen.
Pemerintah melarang pula pelaksanaan perjalanan studi, kegiatan pembentukan tim (teambuilding), serta rapat-rapat yang sebenarnya dapat dilakukan secara daring.
Sementara, layanan-layanan garis depan seperti petugas pelayanan publik, polisi dan pemadam kebakaran tidak akan mengikuti kebijakan pekan kerja empat hari tersebut dan tetap bekerja seperti biasa.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.