RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengusut tuntas serangan terhadap markas pasukan Penjaga Perdamaian PBB, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Plt Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kementerian Luar Negeri Veronica Vicka Rompis menegaskan, Indonesia mengutuk keras serangan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon pada 29 dan 30 Maret lalu. Termasuk insiden terbaru pada 3 April 2026 di sekitar El Ades, Lebanon Selatan.
“Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan tersebut dan menuntut investigasi segera dilakukan secara transparan dan menyeluruh, serta menjamin perlindungan penuh bagi keselamatan personel UNIFIL,” ujar Vicka di Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Baca juga : SBY Dukung Prabowo: PBB Harus Investigasi Tuntas Insiden UNIFIL
Hal itu ditegaskan setelah Kemlu menerima dan merespons laporan awal yang disampaikan United Nations Department of Peace Operations pada Senin (6/4/2026).
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri Lebanon dan Sekretaris Jenderal PBB pada 30 Maret 2026. Langkah itu dilakukan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan cepat dan akuntabel.
Upaya diplomasi juga ditempuh melalui Perwakilan Tetap Indonesia di New York. Indonesia menggelar pertemuan dengan Sekjen PBB dan Under-Secretary-General for Peace Operations guna membahas situasi terkini sekaligus mendesak langkah konkret dalam melindungi personel UNIFIL.
Baca juga : Indonesia Minta Dewan Keamanan PBB Usut Tuntas Seluruh Insiden UNIFIL
Bersama Prancis sebagai penholder UNIFIL di Dewan Keamanan PBB, Indonesia turut mendorong digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan pada 31 Maret 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan pers yang mengutuk serangan terhadap personel penjaga perdamaian, termasuk dari Indonesia.
Secara tertulis, Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB. Dalam surat itu, Indonesia menuntut langkah konkret untuk mencegah eskalasi konflik, mendesak investigasi menyeluruh, serta meminta akuntabilitas atas serangan yang terjadi.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya kepatuhan semua pihak terhadap Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, termasuk komitmen gencatan senjata dan penghormatan terhadap Piagam PBB.
Baca juga : Lawan Malut United, Singo Edan Ogah Diremehkan
Pada 1 April 2026, PBB juga menggelar pertemuan negara-negara kontributor pasukan UNIFIL yang dipimpin Under-Secretary-General for Peace Operations. Pertemuan tersebut membahas kondisi keamanan dan operasional di lapangan, serta dampaknya terhadap personel dan mandat misi.
Dalam forum itu, Indonesia kembali menyampaikan kecaman keras atas serangan terhadap personel dan fasilitas UNIFIL yang dinilai sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Indonesia juga menyoroti meningkatnya risiko keselamatan pasukan akibat eskalasi konflik di Lebanon Selatan.
Sementara itu, proses pemulangan prajurit TNI yang gugur telah dilakukan dengan fasilitasi KBRI Beirut pada 3 April 2026. Jenazah diberangkatkan dari Beirut menuju Tanah Air.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.