RM.id Rakyat Merdeka - Perbedaan penafsiran hukum terkait pemindahan penahanan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak dari Penjara Kajang menjadi tahanan rumah, memunculkan ketegangan antara Istana Negara dan Pemerintahan PM Anwar Ibrahim.
Polemik memanas setelah Kejaksaan Agung Malaysia (Attorney-General’s Chambers/AGC) meminta penangguhan pelaksanaan pengampunan bersyarat yang diberikan Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar.
Rencana pemindahan seharusnya berlangsung Jumat (6/11/2026), menyusul lunasnya pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar Rp 223 miliar, sesuai syarat dari putusan Raja, September lalu. Najib juga sempat diizinkan keluar dari Penjara Kajang untuk menjalani pemeriksaan gigi, sembari tim hukum dan keluarga mempersiapkan penyambutan di rumah.
Namun, permintaan penangguhan tersebut memicu kemarahan pihak Istana Negara. Pada Sabtu (7/11/2026), Sultan Ibrahim Iskandar melayangkan peringatan sangat keras agar pelaksanaan putusan pengampunan bersyarat bagi Najib tidak lagi diperdebatkan atau diulur-ulur.
Baca juga : Agnez Mo, Dijagokan Jadi Superhero Marvel
“Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong,” tegas pernyataan resmi Istana Negara dikutip dari The Straits Times, Minggu (8/11/2026).
Dia menegaskan, kewenangan memberikan pengampunan merupakan hak prerogatif raja sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia.
Pihak AGC membantah tuduhan membangkang titah raja. Kejaksaan beralasan mereka membutuhkan kepastian dari pengadilan terkait status hukum hukuman Najib.
AGC meminta pelaksanaan tahanan rumah Najib ditangguhkan sementara karena masih terdapat persoalan hukum yang perlu diperjelas. Pasalnya, terdapat dua kemungkinan penafsiran mengenai dampak pembayaran denda 50 juta ringgit Malaysia terhadap masa hukuman Najib.
Baca juga : Pengangguran Makin Menurun
Penafsiran pertama, pembayaran denda hanya memenuhi komponen finansial dari vonis hukuman terkait SRC International. Sementara sisa masa hukuman penjara tetap berlaku hingga 23 Agustus 2028.
Dalam perspektif ini, tahanan rumah hanyalah sebuah alternatif lokasi fisik untuk menjalani sisa masa hukuman penjara, bukan berarti hukuman tersebut berakhir.
Penafsiran kedua, setelah melunasi denda 50 juta ringgit pada 6 November lalu, Najib kini dianggap bebas dari vonis korupsi terkait SRC International. Persoalan ini dinilai penting karena Najib juga memiliki vonis terpisah dalam kasus 1MDB (1Malaysia Development Berhad).
Dalam perkara tersebut, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Berdasarkan putusan pengadilan, hukuman kasus 1MDB harus mulai dijalankan setelah hukuman dalam kasus SRC International selesai.
Baca juga : Bahlil Tegaskan Tak Pernah Diajari Jadi Pengkhianat
Dengan demikian, penentuan kapan hukuman kasus SRC International berakhir akan mempengaruhi kapan Najib mulai menjalani hukuman 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB yang bakal dimulai pada 2028.
Masalah ini, kata AGC, perlu ditelaah lebih lanjut mengingat permohonan penangguhan pelaksanaan putusan kasus 1MDB, ditolak oleh Pengadilan Tinggi pada 14 Oktober lalu.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.