Sebelumnya
“AGC berpendapat diperlukan penjelasan dan meyakinkan sebelum keduanya (pengampunan dan Perintah Pembebasan) dilaksanakan,” ujarnya.
Najib divonis bersalah pada 28 Juli 2020 atas kasus penyalahgunaan dana sebesar 42 juta ringgit (sekitar Rp 187 miliar) milik SRC International, bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Namun, pada 2024, Dewan Pengampunan Malaysia memangkas masa hukumannya menjadi enam tahun. Denda yang semula sebesar 210 juta ringgit (sekitar Rp 937 miliar) juga dikurangi menjadi 50 juta ringgit (sekitar Rp 223 miliar).
Pada September 2026, Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat yang memungkinkan Najib menjalani sisa masa hukumannya dalam tahanan rumah.
Baca juga : Agnez Mo, Dijagokan Jadi Superhero Marvel
Salah satu syaratnya adalah pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit. Denda tersebut akhirnya dibayarkan pada Jumat (6/11/2026), melalui penggalangan dana yang dilakukan para pendukung Najib melalui Partai UMNO (Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu atau United Malays National Organization).
Selain kasus SRC, Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda 11,4 miliar ringgit pada Desember 2025, terkait dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang dalam perkara 1MDB.
Pelaksanaan hukumannya usai tuntas menjalankan hukuman kasus SRC. Sementara, permohonan penangguhan pelaksanaan putusan kasus 1MDB, ditolak oleh Pengadilan Tinggi pada 14 Oktober lalu.
Perkara 1MDB bukan bagian dari perkara SRC. Sebab itu, pengampunan dalam perkara SRC tidak otomatis menghapus hukuman 1MDB.
Baca juga : Pengangguran Makin Menurun
Sebelumnya, dikutip The Straits Times, Minggu (8/11/2026), PM Anwar secara terbuka menyatakan tidak setuju dengan langkah UMNO yang membayar denda Najib.
“Kasus korupsi besar tidak boleh diabaikan begitu saja,” tegasnya.
Namun, dia menepis tuduhan telah melakukan intervensi atas penundaan pemindahan Najib menjadi tahanan rumah.
Anwar disebut telah menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera meminta audiensi dengan Raja guna menjelaskan komplikasi hukum terkait transisi menuju tahanan rumah, serta dampaknya terhadap hukuman-hukuman lain yang dijalani Najib.
Baca juga : Bahlil Tegaskan Tak Pernah Diajari Jadi Pengkhianat
Permintaan AGC menimbulkan persepsi bahwa PM Anwar dan koalisi pemerintahannya, Pakatan Harapan (PH), sedang berupaya mencari cara untuk menyiasati keputusan Dewan Pengampunan. DAY
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Selasa, 10 November 2026 dengan judul "Polemik Tahanan Rumah Najib Razak Panaskan Malaysia Istana Murka, Titah Raja Ditentang PM-Kejaksaan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.