Yanuar Arif Wibowo: Kalau Sudah Perintah UU, Harus Dibentuk

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) oleh DPR mengamanatkan pembentukan lembaga atau badan baru yang secara khusus bertugas sebagai koordinator dan penyelenggara Satu Data Indonesia.

Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (6/10/2026), DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia menjadi undang-undang.

Regulasi yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal tersebut mengatur berbagai hal, mulai dari pengelolaan data Pemerintah hingga keamanan dan pelindungan data.

Baca juga : Komisi X Harap Pelayanan Publik Makin Profesional

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Daniel Johan mengatakan, pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) diperlukan untuk mencegah manipulasi data sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah.

Menurutnya, pembentukan BSDI akan diserahkan kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ia menjelaskan, masyarakat nantinya dapat mengakses data secara terbuka dari seluruh kementerian dan lembaga. Namun, akses tersebut dikecualikan untuk data yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Melalui KEK

“Yang enggak bisa diakses itu yang menyangkut pertahanan dan keamanan, yang bersifat rahasia,” ucap Daniel.

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mempertanyakan urgensi pembentukan badan atau lembaga baru di luar struktur kelembagaan yang sudah ada. Menurutnya, penguatan fungsi dan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai lebih efisien dibandingkan membentuk institusi baru untuk mengampu program Satu Data Indonesia.

“Namun demikian, apakah perlu lembaga sendiri? Saya melihat BPS sebenarnya bisa menjadi lembaga pengampu Satu Data Indonesia, dengan catatan harus independen. BPS selama ini terkendala dalam penghimpunan data yang berasal dari sektoral,” katanya.

Baca juga : Nadine Chandrawinata, Hamil Anak Ketiga, Cowok?

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo mengatakan, pembentukan badan baru merupakan amanat undang-undang sehingga menjadi keharusan untuk direalisasikan.

Sebaliknya, Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai pembentukan lembaga baru melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia justru berpotensi mempergemuk birokrasi dan memperlambat proses pemerintahan.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Yanuar Arif Wibowo terkait rencana pembentukan badan baru tersebut, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.