Sebelumnya
SMA Plus Astha Hannas juga dikenal sebagai kampus pembangunan karakter bangsa Indonesia, memiliki visi dan misi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan untuk membangun para calon pemimpin yang disiplin, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Pendidikan yang menumbuhkan karakter kebangsaan juga sekaligus menciptakan public virtue—kebajikan publik yang berakar pada nilai-nilai Pancasila: gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesadaran akan kebhinekaan.
Sekolah Rakyat menjadi medan strategis untuk menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya—yang cerdas, bermoral, dan berdaya tahan ideologis di tengah gempuran zaman. Di sinilah Sekolah Rakyat harus dilihat sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan hanya sebagai proyek populis. Pendekatan geostrategis Pancasila diterjemahkan dalam praksis pembangunan SDM yang berakar dari bawah (bottom-up approach), bukan melalui pemaksaan simbolik atau instruksi dari pusat belaka.
Sehingga kurikulum Sekolah Rakyat pun semestinya tidak berhenti pada hafalan tentang sila-sila Pancasila, tetapi menjelma dalam praktik nilai: toleransi antarumat beragama, kejujuran dalam bermasyarakat, tanggung jawab sosial, dan semangat persatuan di tengah perbedaan. Maka untuk merealisasikan peran strategis Sekolah Rakyat secara optimal, diperlukan pula dukungan konkret dari pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai untuk operasional Sekolah Rakyat. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi Sekolah Rakyat ke dalam sistem pemerintahan desa dan kelurahan, sehingga program ini menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.
Baca juga : Trust Ke Fundamental, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI
Dengan dukungan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, model pendidikan seperti yang diterapkan di SMA Plus Astha Hannas dapat direplikasi dan disesuaikan di berbagai daerah melalui program Sekolah Rakyat. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat akan memperkuat ketahanan ideologi bangsa dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan. Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.