Pengamat Kebijakan Publik
RM.id Rakyat Merdeka - Pernyataan para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) memunculkan tanda tanya besar. Mereka mengeluarkan maklumat. Disampaikan dengan gaya serius. Menyoal tentang kedaulatan negara yang kata mereka terancam.
Konstitusi dilanggar, hukum ditabrak, dan menuding Indonesia sedang berkomplot dengan agresor. Hanya karena Indonesia terlibat dalam Board of Peace (BoP).
Mencermati poin itu, terkesan seperti ada kekeliruan interpretasi mendasar. Sejak Indonesia ada prinsip “Politik Bebas Aktif”, falsafah yang menjadi mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah lanjutan. Bung Karno bahkan sering menggelorakan di panggung internasional.
“Prinsip itu bukan falsafah mati, tetapi selalu hidup dalam pergaulan internasional dengan adaptif.”
Tuduhan Tidak Berdasar
Pernyataan para Guru Besar bisa ditafsirkan sebagai indikasi kegagalan membaca arah zaman. Lalu berhenti pada pola pikir proteksionisme lama. Bahwa dunia luar sebagai ancaman, bukan panggung peluang.
Menuding Indonesia memihak agresor karena ikut BoP, logika sangat prematur, jauh dari nalar akademik. Bop bukan aliansi militer, juga bukan pakta pertahanan seperti NATO.
Ini hanya mekanisme multilateral. Fokusnya perbaikan sistem, bertujuan konkret: resolusi kemanusiaan di Gaza. Indonesia masuk ke sana justru menjalankan amanat UUD 1945. "Ikut melaksanakan ketertiban dunia." artinya ini mandatory konstitusi.
Bukan Pengikut Amerika Serikat
Baca juga : PSG di Ambang 16 Besar Liga Champions
Peran Indonesia sebagai “bridge builder” jembatan diplomasi untuk memastikan kepentingan negara berkembang masuk dalam agenda negara-negara maju. Menolak ambil bagian dalam BoP, berarti mendorong Indonesia terkucil. Ada dalam peta geografi dunia, tetapi keberadaannya tak terdengar, apalagi memiliki nilai tawar.
Mempersoalkan Pasal 11 UUD 1945, bahwa Presiden melanggar aturan karena tidak melibatkan DPR. Sepertinya mereka salah baca, sehingga argumentasinya keliru. Sistem hukum Indonesia mengatur secara rinci. Tidak semua perjanjian internasional harus berbentuk Undang-Undang.
“Perjanjian bersifat teknis-eksekutif seperti BoP dapat disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).”
Tuduhan pelanggaran konstitusi ini terlalu dini. Proses legislasi masih berjalan. Konsultasi terus dilakukan, tetapi sudah menyebut Presiden melanggar aturan. Jangan salahkan jika orang menuduh balik bahwa para guru besar melakukan agitasi politik demi panggung tidak jelas.
“Pertanyaannya; apakah mereka memang tidak memahami aturan ini? Ataukah ada kesengajaan menyembunyikan pemahaman demi membangun opini negatif?”
Tiket Rantai Pasok Global
Para guru besar juga memberi label Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika, sebagai "Perjanjian Asimetris". Amerika diklaim mendapat keuntungan besar, Indonesia hanya menanggung beban. Padahal, kesepakatan ini belum berjalan sepenuhnya. Bicara rugi-laba sejak dini menunjukkan cara pandang sesat.
Dalam ekonomi global, kedaulatan itu bukan lagi dengan cara isolatif atau proteksionis. Kedaulatan berarti penguasaan atas standarisasi saling menguntungkan. Jika produk Indonesia tidak memenuhi standar global, akan kalah bersaing dengan negara kompetitor.
Baca juga : Membangun Budaya Baru: Sekolah Tanpa Motor di Jawa Barat
ART adalah sarana memuluskan jalan kerjasama. Tiket bagi Indonesia untuk masuk ke Global Supply Chain (Rantai Pasok Global). Tanpa menjalin kesepakatan dengan negara-negara di dunia termasuk Amerika, posisi Indonesia terjepit. Akan sangat bergantung pada satu kutub kekuatan ekonomi, yakni China.
Ketergantungan tunggal justru membahayakan kedaulatan yang mereka khawatirkan. Bergabung dengan BoP dan menyepakati ART bukan pilihan terbaik, tetapi salah satu pilihan dengan dimensi harapan baru dan strategis. Terutama dalam peran mengawal Laut Natuna Utara, menciptakan keseimbangan kekuatan kawasan Indo-Pasifik agar jalur dagang tetap aman.
Jangan Jadi Bangsa Peragu
Amerika memang meminta penyesuaian regulasi. Ada poin soal aliran data dan standar industri yang diselaraskan. Ini konsekuensi dari kemajuan ekonomi digital. Selalu ada transformasi di belakangnya.
Kita memerlukan teknologi mereka. Kita butuh investasi mereka untuk mendukung program hilirisasi, dan mereka butuh sumber daya kita. Persinggungan kedua kepentingan itu menumbuhkan ekonomi. Ingat, kedaulatan sejati tercapai saat rakyat memiliki pekerjaan dan ekonomi nasional tumbuh stabil. Para guru besar UGM pasti memiliki kapasitas intelektual melampaui prinsip itu.
Memang, kepintaran saja tidak cukup untuk memahami fenomena global, harus dibarengi keberanian melihat realitas geopolitik dinamis. Dunia sedang berubah. di mana kekuatan blok lama bergerak lincah dan Indonesia harus mampu membaca pergerakan itu, dengan menjalin kerja sama berbagai pihak tanpa harus “membebek” (istilah Bung Karno).
Jika setiap langkah luar negeri dicurigai sebagai pengkhianatan, bangsa ini akan stagnan, menjadi bangsa peragu. Jago dalam soal mengkritik tetapi “nol” dalam tindakan. Hanya berani bicara di dalam negeri, tidak punya nyali apalagi pengaruh di meja perundingan internasional.
BOP dan ART adalah instrumen perjuangan ekonomi. Pemerintah sedang membuka peluang yang selama ini tertutup hegemoni. Terjebak dalam iklim ekonomi bergantung pada satu poros kekuatan.
Baca juga : Kumpulkan 1.200 Guru Besar, Prabowo Fokus Cetak SDM Berkualitas
Kritik semacam yang disampaikan para Guru Besar sangat diperlukan, namun harus berpijak pada data faktual, analisis mendalam, dan rasionalitas genuin, bukan sekadar asumsi yang dibangun dari kekhawatiran berlebih.
Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi
Diplomasi adalah siasat memainkan kalkulasi secara matang dan terukur. Diperlukan strategi jangka panjang, bukan sekadar kutipan pasal secara parsial. Indonesia sedang memposisikan diri sebagai pemain utama. Jangan sampai langkah strategis ini terhambat oleh sentimen tidak mendasar di dalam negeri sendiri.
Bahwa kedaulatan salah satunya tertumpu pada kemandirian ekonomi dan pengaruh global. Indonesia harus berani bersaing secara terbuka. Menjadi negara berdaulat dan memiliki nyali untuk duduk sejajar dengan kekuatan besar mana pun. Termasuk Amerika Serikat.
Para Guru besar seharusnya punya mimpi besar, bukan sekadar terpaku pada referensi dan literatur dari dalam tembok kampus. Dunia sedang berubah cepat. Saatnya melihat realitas geopolitik secara luas demi kemajuan bangsa di kancah global.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.