Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Istilah ini seperti disegarkan kembali. Karena Presiden Prabowo Subianto yang menyebutnya, terdengar lebih bertenaga. Kuat. Serius.
Ya, itulah pemerataan. Atau lebih tepatnya: pemerataan pembangunan. Istilah atau isu ini seperti lama tak ditengok. Untungnya, Presiden Prabowo mencuatkannya kembali, Selasa (16/12/25) lalu.
Indonesia, kata Presiden, sudah diakui sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sudah di nomor delapan. Sayangnya, ada persoalan penting: pemerataan dan pengelolaan kekayaan alam.
Selama ini, pemerataan pembangunan seperti terhalang oleh keindahan serta semangat mengejar “pertumbuhan ekonomi”. Angka naik. Grafik bagus. Semua senang.
Pemerataan jarang disebut. Padahal, banyak laporan, termasuk dari lembaga internasional yang menyebut, sejumlah kecil orang menguasai persentase kekayaan nasional yang sangat besar.
Baca juga : Foto-foto Dan Wisata Bencana
Sejumlah aset juga terkonsentrasi hanya di segelintir orang. Ada ketimpangan. Tidak ada pemerataan.
Belum lagi ketimpangan Jawa dan luar Jawa, atau bagian barat Indonesia dan timur Indonesia. Jaraknya jauh. Bukan hanya di peta.
Karena itu, ketika Presiden bicara soal pemerataan, semua Kementerian dan Lembaga seharusnya mendengar. Menerjemahkannya menjadi kebijakan serta program konkret.
Memang ada langkah yang sudah diambil.
Misalnya, jutaan hektar lahan sudah dikembalikan ke negara. Angkanya besar. Tapi pekerjaan belum selesai. Karena, selalu ada desakan: tak cukup sampai di sini. Perlu kesinambungan. Perlu dipercepat. Perlu konsistensi.
Baca juga : Berapa Harga Demokrasi?
Sebenarnya, ini bukan masalah atau isu baru.
Sejak Orde Lama sudah dibicarakan. Orde Baru kemudian menyikapinya secara serius. Maka, lahirlah konsep dan landasan bernama Trilogi Pembangunan.
Tiga serangkai itu berintikan: Stabilitas. Pertumbuhan. Pemerataan. Konsepnya rapi, namun pelaksanaannya disertai banyak catatan.
Waktu berjalan. Pemerintahan berganti.
Masalahnya tetap tinggal: pemerataan. Kesenjangan. Sekarang, kita berharap, ke depannya lebih serius, terarah dan fokus.
Baca juga : Bercermin Dari Bencana
Kita ingin melihat daerah tertinggal bergerak serentak. Lebih cepat. Lebih pasti. Lebih merata. Sesuai dengan keunggulan masing-masing.
Program kementerian seharusnya bergerak ke arah sama. Lintas Kementerian. Bersinergi dengan target jelas dan semangat sama: pemerataan.
Kalau berhasil, daerah tidak lagi deg-degan menunggu kiriman anggaran dari pusat. Kepala daerah tak perlu lagi sering-sering ke Jakarta untuk melobi dan memperjuangkan anggaran. Bahkan, saking semangatnya, ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Kalau pemerataan berhasil, tidak ada lagi yang berdiri sambil berteriak, “kuenya besar, tapi buat kami mana?”. Atau berkata lebih keras, “piring saya kenapa kecil?” Pertanyaan itu seharusnya tak pernah muncul.
Dan, kalau muncul, tandanya ada yang belum beres. Karena itu: ayo bereskan. Segera. Jangan sampai ada yang berteriak dan melempar piring sambil membanting pintu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
