Pengamat Kebijakan Publik
RM.id Rakyat Merdeka - Dunia seakan berada di tepi jurang. Perang terus berkecamuk, menekan ekonomi dan seluruh sendi kehidupan. Laporan terbaru dari Asia Barat (Timur Tengah) melukiskan kekhawatiran atas konflik Iran–Israel dan Amerika Serikat yang berpotensi melumpuhkan urat nadi energi global.
Harga minyak mentah melonjak 40 persen dalam 24 hari sejak konflik pecah pada 28 Februari. Ini merupakan rekor tertinggi sejak 2022. Ironisnya, belum ada tanda-tanda perang memasuki fase deeskalasi, meski Presiden Donald Trump sempat mengisyaratkan gencatan senjata.
Di tengah ancaman penutupan Selat Hormuz, situasi ini ibarat lonceng kematian bagi negara-negara pengimpor energi seperti India, Korea Selatan, dan Vietnam. Informasi menunjukkan negara-negara tersebut hanya memiliki cadangan energi dalam hitungan minggu. Jika ketegangan di Selat Hormuz tidak mereda, mereka berisiko terperosok dalam krisis energi.
Saran dari Badan Energi Internasional (IEA) terdengar seperti “déjà vu” yang mengerikan. Dunia diminta kembali ke pola pembatasan ala Covid-19: bekerja dari rumah (WFH), membatasi penggunaan kendaraan, bahkan mengurangi penggunaan kompor gas.
Di saat kepanikan global ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan langkah berbeda. Prabowo mengeluarkan kebijakan “anti-proyek mercusuar”.
Pemikiran ini sesungguhnya telah ia dengungkan sejak awal masa jabatannya. Namun kini, pilihan tersebut mulai terbukti sebagai strategi bertahan (survival strategy) yang presisi.
Dekonstruksi Paradigma
Selama puluhan tahun, bangsa ini terjebak dalam paradigma pembangunan yang keliru. Keberhasilan negara kerap diukur dari menjulangnya gedung pencakar langit dan proyek-proyek mercusuar. Padahal, hal tersebut sering kali hanya menjadi etalase politik.
Karena itu, langkah Presiden Prabowo untuk melakukan dekonstruksi terhadap pola pikir lama menjadi relevan. Ia menarik garis tegas: berhenti membangun “monumen”, dan mulai membangun “fondasi”.
Instruksi presiden menegaskan bahwa setiap proyek harus berdampak langsung pada sektor pangan rakyat. Di saat banyak negara gemetar karena kapasitas cadangan energinya menipis, Indonesia justru tengah memacu swasembada.
Baca juga : GAPKI: Industri Sawit Komit Wujudkan Kesetaraan Bagi Perempuan Pekerja
Prabowo menyadari, di era turbulensi geopolitik 2026, kedaulatan sebuah bangsa tidak lagi diukur dari kemegahan infrastruktur, melainkan dari kemandirian pangan dan energi.
Doktrin Pangan Dan Energi
Swasembada bukan sekadar program teknis kementerian, melainkan bagian dari doktrin keamanan nasional. Dalam perspektif strategis, negara yang bergantung pada impor akan selalu berada dalam posisi “tersandera”.
Konflik di Asia Barat menjadi bukti nyata betapa rentannya negara yang tidak memiliki kedaulatan energi domestik.
Data menunjukkan Indonesia tengah mengejar target 2 juta hektare Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan 280 juta penduduk tidak mengalami krisis pangan ketika jalur logistik global terganggu.
Keberhasilan Indonesia mengekspor ikan, minyak goreng, hingga telur menjadi bukti adanya pergeseran dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi yang lebih berdaulat.
Di sektor energi, target pembangunan 100 GW listrik tenaga surya (PLTS) serta konversi 120 juta sepeda motor listrik menjadi langkah sistematis untuk menekan defisit neraca perdagangan. Logikanya sederhana: setiap liter BBM yang diimpor adalah devisa yang keluar negeri. Dengan beralih ke biofuel berbasis sawit dan energi surya, Indonesia membangun benteng terhadap ancaman krisis energi global, termasuk dampak dari Selat Hormuz.
Transformasi SDM: Investasi Di Atas Beton
Terobosan ini juga mencerminkan pergeseran investasi, dari “beton ke manusia”. Cara terbaik menghadapi ancaman resesi dan krisis energi global bukan dengan membangun gedung baru, melainkan memastikan kualitas sumber daya manusia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 32.000 dapur SPPG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi nutrisi bagi 82 juta jiwa. Program ini bertujuan memutus rantai stunting sekaligus menciptakan sekitar 4 juta lapangan kerja baru di pedesaan.
Baca juga : Semalam Teleponan, PM Malaysia Beberkan Isi Pembicaraan Dengan Presiden Prabowo
Logikanya jelas: anak yang lapar tidak bisa belajar, dan bangsa yang tidak cerdas sulit bertahan dalam krisis global.
Renovasi 300.000 sekolah dan penyediaan 2 juta layar interaktif menjadi upaya mengejar ketertinggalan infrastruktur pendidikan yang selama ini terpinggirkan. Selain itu, pembangunan 500 Sekolah Rakyat berasrama ditujukan bagi masyarakat di garis kemiskinan.
Inilah esensi pembangunan: mengangkat mereka yang tertinggal, bukan sekadar memperindah yang sudah maju.
Ekonomi Biru
Sebagai negara kepulauan, Indonesia selama ini cenderung memunggungi laut. Kini, konsep “ekonomi biru” mulai diterjemahkan secara konkret.
Pembangunan 1.582 kapal ikan modern di 30 galangan dalam negeri, dengan potensi menyerap 600.000 tenaga kerja, ditargetkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan hingga 70 persen.
Namun tantangan tetap ada. Ancaman tenggelamnya pesisir utara Jawa menjadi bom waktu bagi sektor perikanan. Karena itu, proyek Giant Sea Wall sepanjang 535 km bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan benteng pertahanan ekonomi.
Selain melindungi kawasan pesisir, proyek ini juga menopang jalur logistik nasional. Tanpa perlindungan tersebut, investasi industri berisiko hilang akibat kerusakan lingkungan. Inilah contoh proyek yang bersifat esensial, bukan ornamental.
Ekonomi Rakyat Dan Ancaman Kelangkaan
Kekhawatiran global terhadap potensi “lockdown energi” tidak lepas dari tingginya ketergantungan pada sistem distribusi yang terpusat.
Sebagai respons, penguatan ekonomi desa melalui pembangunan 83.382 gerai Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah strategis. Kehadiran koperasi ini diharapkan memberikan akses terhadap kredit dan pangan murah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global.
Baca juga : Warga Serbu Open House Istana, Senang Bisa Bertemu Prabowo
Selain itu, pengolahan sampah menjadi energi melalui 34 fasilitas Waste to Energy (WTE) menjadi solusi inovatif yang mengubah beban lingkungan menjadi sumber daya ekonomi.
Rangkaian kebijakan ini, termasuk hilirisasi industri melalui SWF Danantara, diharapkan mampu menciptakan orkestrasi ekonomi nasional yang lebih tangguh.
Berdiri Di Atas Kaki Sendiri
Krisis Asia Barat 2026 menjadi peringatan keras bagi dunia. Negara-negara yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperkuat fondasi energi dan pangan kini berada di ambang risiko krisis.
Indonesia, di sisi lain, memilih jalur berbeda. Keputusan menghentikan proyek-proyek mercusuar demi memperkuat ketahanan rakyat mencerminkan keberanian mengambil langkah yang tidak populer.
Pesan yang ingin disampaikan jelas: Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung pada belas kasihan pasar global.
Saat ini, Indonesia tengah membangun fondasi yang mungkin tidak tampak megah dari udara atau kamera media, tetapi kokoh dalam menghadapi krisis.
Masa depan bukan milik mereka yang memiliki bangunan megah, melainkan milik mereka yang memiliki lumbung pangan dan energi yang kuat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.