Pengamat Transportasi
RM.id Rakyat Merdeka - Pembangunan transportasi umum adalah investasi jangka panjang, bukan beban anggaran
Pemerintah Kota Palu telah menyelenggarakan program transportasi umum dengan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) sejak Oktober 2024 gratis. Sejak Januari 2025 berbayar dengan tarif umum untuk seharian, sedangkan untuk pelajar SD, SMP dan SMA serta mahasiswa digratiskan.
Sepanjang semester pertama tahun 2026, volume penumpang Trans Palu mencatatkan tren pertumbuhan yang positif. Pada Januari, tercatat sebanyak 9.271 penumpang umum dan 6.128 pelajar/mahasiswa. Angka ini terus meningkat pada Februari (17.847 umum; 9.190 pelajar/mahasiswa) dan Maret (20.833 umum; 8.108 pelajar/mahasiswa). Lonjakan signifikan terjadi pada April dengan 36.080 penumpang umum dan 18.691 pelajar/mahasiswa, hingga mencapai puncaknya pada Mei (42.608 umum; 17.822 pelajar/mahasiswa) serta Juni dengan 47.073 penumpang umum dan 15.343 pelajar/mahasiswa.
Manfaat Trans Palu
Pertama, efisiensi biaya transportasi dan inklusivitas akses. Tarif terjangkau, ditetapkan sebesar Rp 5.000 untuk umum dan gratis untuk pelajar/mahasiswa. Subsidi ini langsung memangkas pengeluaran transportasi harian rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelajar. Aksesibilitas publik, menghubungkan kawasan permukiman, pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi. Adanya koridor khusus bus sekolah juga secara spesifik membantu aksesibilitas pelajar.
Baca juga : Metamorfosis BRT Mebidang: Jalan Kota Medan Menuju Peradaban Transportasi
Kedua, modernisasi sistem dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kepastian layanan, menawarkan transportasi umum berbasis jadwal (headway) yang lebih pasti dan dapat dipantau (misalnya melalui aplikasi digital seperti Mitra Darat). Integrasi non-tunai, mendukung ekosistem pembayaran digital (QRIS), mendorong percepatan cashless society di sektor layanan publik perkotaan.
Ketiga, eksternalitas positif lingkungan dan lalu lintas. Reduksi modal shift, mendorong modal shift dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal ini krusial untuk menekan potensi kemacetan lalu lintas di koridor-koridor utama kota seiring pertambahan jumlah kendaraan pribadi. Dekarbonisasi perkotaan, dengan menggantikan penggunaan kendaraan pribadi secara massal, emisi gas rumah kaca (GRK) dan polusi udara di kawasan perkotaan dapat ditekan.
Keempat, stimulus ekonomi lokal dan penataan kota. Konektivitas ekonomi, memudahkan mobilitas tenaga kerja dan konsumen menuju pusat-pusat perdagangan dan jasa. Pemberdayaan skema BTS, mengubah peran pemerintah daerah dari operator menjadi pembeli jasa (service buyer). Pola ini memastikan kepastian operasional armada dari pihak swasta sekaligus memfokuskan APBD pada penyediaan sarana pendukung seperti halte dan manajemen lalu lintas.
Keberhasilan jangka panjang dari sistem ini sangat bergantung pada kepastian interkoneksi antarhalte, konsistensi waktu tempuh (travel time), serta pembiasaan masyarakat (termasuk kebijakan dorongan bagi ASN) untuk beralih ke transportasi umum secara berkelanjutan.
Tantangan dan Kendala
Baca juga : Transformasi Transjakarta: Perluasan Aksesibilitas, Mutu & Dinamika Subsidi APBD
Meskipun pengoperasian Trans Palu dengan skema BTS membawa angin segar bagi modernisasi transportasi publik di Sulawesi Tengah, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala operasional, finansial, maupun kultural. Berikut kendala dan tantangan utama dalam pengoperasian Trans Palu:
Pertama, resistensi layanan konvensional. Konflik trajektori dan gesekan sosial, pengoperasian Trans Palu di koridor utama beririsan dengan trayek angkutan kota konvensional. Penolakan dari pengemudi angkot yang khawatir kehilangan mata pencaharian menjadi tantangan sosial yang sensitif. Integrasi feeder, mengubah angkot konvensional menjadi pengumpan (feeder) membutuhkan restrukturisasi trayek, kesepakatan pembagian pendapatan, dan penyesuaian mentalitas operasional dari sistem setoran ke sistem pelayanan.
Kedua, tantangan budaya ketergantungan kendaraan pribadi. Tingginya populasi sepeda motor, seperti mayoritas kota menengah di Indonesia, ketergantungan masyarakat Palu terhadap sepeda motor sangat tinggi karena fleksibilitas, biaya dianggap relatif rendah, dan belum adanya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Perubahan kebiasaan (behavioral shift), mengubah pola pikir masyarakat untuk rela berjalan kaki menuju halte dan menunggu bus (headway) memerlukan waktu serta intervensi kebijakan dorongan (push factors) dari pemerintah kota.
Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kualitas dan keamanan halte, banyak titik pemberhentian/halte yang belum dilengkapi peneduh yang memadai, penerangan malam hari, maupun aksesibilitas ramah disabilitas dan pejalan kaki (walkability). Fasilitas park and ride, belum optimalnya tempat penitipan kendaraan yang aman di sekitar koridor utama mengurangi daya tarik masyarakat untuk menggunakan transportasi umum secara multimoda.
Baca juga : Kereta Penumpang di Sumut: Potensi, Kinerja, dan Tantangan Infrastruktur
Keempat, kebijakan fiskal dan keberlanjutan anggaran (APBD). Beban subsisdi fiskal jangka panjang, skema BTS mengandalkan subsidi pemerintah untuk menutup selisih tarif (gap) agar operasional tetap berjalan. Ketika kewajiban pendanaan diserahterimakan atau didukung penuh oleh APBD Kota Palu, keterbatasan ruang fiskal daerah dapat menjadi risiko bagi kelangsungan operasional armada secara penuh. Tingkat okupansi (load factor), jika load factor di beberapa koridor tetap rendah pada masa awal pengoperasian, biaya per penumpang (cost per passenger) yang ditanggung pemerintah daerah akan membengkak.
Kelima, kejelasan integrasi antar moda dan infrastruktur jalan. Hambatan geometris jalan, beberapa ruas jalan di Kota Palu memiliki lebar yang terbatas serta adanya parkir liar di bahu jalan yang sering menghambat kelancaran dan ketepatan waktu (punctuality) bus Trans Palu. Integrasi simpul transportasi, menghubungkan koridor Trans Palu secara mulus dengan simpul transportasi antar-kota, seperti Pelabuhan Taipa atau Terminal Tipas Tipo memerlukan harmonisasi jadwal dan jaringan yang presisi.
Keberlanjutan Trans Palu tidak hanya terletak pada penyediaan bus yang nyaman, melainkan pada keberanian regulasi lokal, seperti penataan parkir di badan jalan, pembatasan ruang kendaraan pribadi, serta kepastian alokasi APBD untuk subsidi angkutan umum.
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.