BREAKING NEWS
 

Keniscayaan, 2027 Wujudkan Kebijakan Zero Truk ODOL

Senin, 16 November 2026 15:35 WIB
Tulus Abadi
Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah, yang dikomandani oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembsngunan Kewilayahan, sejak awal 2025 begitu getol mendorong terwujudnya kebijakan zero truk over load dan over dimensi, lazim disebut truk ODOL.

Menko AHY menandaskan pada 2027 Indonesia harus zero truk ODOL, demi mewujudkan keselamatan dan keamanan di jalan, plus demi menjaga ketahanan perkerasan jalan. Pembahasan untuk mendorong terwujudnya kebijakan zero truk ODOL, melibatkan semua unsur kementerian dan lembaga, secara masif dan maraton.

Strategi ini bagus dan positif, sebab masalah truk ODOL bukan hanya persoalan kepatuhan dan penegakan hukum saja. Tetapi ada banyak persoalan yang complicated, dari hulu hingga hilir, yang harus dituntaskan. Menko AHY berpesan, untuk membereskan truk ODOL harus dilakukan secara adil, transparan, berkesinambungan, integratif dan komprehensif.  

Akhirnya, proses panjang pembahasan kebijakan untuk mewujudkan zero truk ODOL terwadahi dalam sebuah regulasi operasional yang integratif dan komprehensif yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 41 Tahun 2026 tentang Sistem Logistik Nasional.  

Dengan kata lain, lahirnya Perpres No.41/2026 tersebut, memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo mendukung penuh dengan kebijakan zero truk ODOL. 

Dari sisi kebijakan publik dan konteks empirik selama ini, Perpres 41/2026 punya legitimasi yang kuat, yakni sebagai instrumen regulasi untuk mewujudkan kebijakan zero truk ODOL. Perpres 41/2026 akan menjadi "payung hukum" agar semua kementerian dan lembaga punya pemahaman dan concern yang sama terkait truk ODOL. 

Merujuk pada pemahaman yang sama itu, kementerian dan lembaga, akan bergerak dan bertindak  bersama untuk membereskan sengkarut truk ODOL, yang sudah berjalan setengah abad lamanya. Sebab selama ini terjadi sengkarut serius antar kementerian dan lembaga di pemerintahan, yang endingnya "zero kebijakan" untuk menuntaskan persoalan truk ODOL. Alias gagal, gagal, dan gagal lagi.

Baca juga : DPR Berharap Tol Yogya-Solo Bisa Mengurai Kemacetan

Sebagai contoh, waktu itu, Menhub Budi Karya Sumadi mencanangkan bahwa 2023 Indonesia harus zero truk ODOL. Nyatanya, target 2023 zero truk ODOL gagal total, dan ditunda menjadi zero truk ODOL pada 2025, toh gagal pula.

Kegagalan itu jika ditelisik disebabkan oleh pendekatan kebijakan yang berbasis sektoral saja, alias minim sinergitas dan dukungan dari kementerian dan lembaga lain. Akibatnya, sebagai contoh, Kemenperin dan Kemendag, selalu menolak/menentang kebijakan zero truk ODOL yang digagas oleh Kemenhub dan atau Kementerian Pekerjaan Umum. 

Nah, berbasis Perpres 41/2026 tersebut, seharusnya tidak ada lagi sengkarut antar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan kebijakan zero truk ODOL.

Tidak ada lagi relaktansi dan resistensi dari sektor perdagangan dan industri, yang mengklaim bahwa zero ODOL akan berdampak terhadap meningkatnya biaya logistik (logistic fee) bahkan high cost economy.

Dan klimaksnya akan berdampak pada end user, dengan kenaikan harga di sisi retailer. Klaim itu tidak terbukti, sebab menurut analisis dan kajian BPS, larangan truk ODOL justru berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di level nasional.

Adsense

Namun, fenomena di lapangan, untuk mewujudkan zero truk ODOL tak semudah membalikkan telapak tangan, tidak serta merta keberadaan Perpres 41/2026 akan mampu membereskan berbagai persoalan di sisi hulu hingga hilir. Perlu komitmen dan nyali politik yang kuat. 

Saat ini, sepertinya hanya sektor jalan tol yang sudah siap untuk menerapkan zero truk ODOL. Oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Kementerian PU, badan usaha jalan tol (BUJT) diminta memasang teknologi WIM (Weight in Emotion), semacam jembatan timbang digital di ruas jalan tol.

Baca juga : RI Perlu Mesin Ekonomi Baru Serap Tenaga Kerja

Saat ini sudah terpasang 47 buah WIM di jalan tol, baik di tol Trans Jawa maupun tol Trans Sumatera, bahkan 14 diantaranya sudah terintegrasi dengan ETLE Korlantas Mabes Polri, dan BLU-E Ditjen Darat Kemenhub. Kurang apalagi? 

Berbasis teknologi WIM tersebut, akan terdeteksi secara otomatis sebuah truk itu termasuk kategori ODOL atau bukan. Jika terbukti ODOL, maka langsung dilakukan penindakan dan penegakan hukum, tentunya oleh tim Korlantas Mabes Polri, bukan oleh BUJT. Sedangkan BUJT maksimal hanya melakukan perintah putar balik terhadap truk ODOL tersebut, walau di lapangan sering terjadi "perlawanan" oleh kru truk ODOL.

Biaya untuk pengadaan teknologi WIM juga lumayan mahal, kisaran Rp 4-10 miliar, dan biaya pemeliharaannya mencapai satu miliaran rupiah per tahun. Biaya pengadaan dan pemelihaan WIM akan dikompensasikan dalam komponen tarif, alias menjadi beban pengguna jalan tol. 

Jalan tol tidak bisa dijadikan bumper untuk mewujudkan zero truk ODOL. Upaya penindakan dan penegakan hukum zero truk ODOL, adalah tanggung jawab dan kewajiban kementerian dan lembaga lain secara sinergis, bukan oleh BUJT. Dalam hal ini Kemenko Infrastruktur punya peran paling strategis.

Bahkan pada batas tertentu, jalan tol dan pengguna jalan tol adalah juga korban truk ODOL. Keberadaan truk ODOL di jalan tol,  bukan  hanya merusak fisik dan perkerasan jalan tol saja, tetapi juga merusak SPM jalan tol, terutama terkait aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol.

Korban fatalitas di jalan tol masih memiriskan, terbukti pada semester I 2026, terdapat 114 orang meninggal dunia  di jalan tol di seluruh Indonesia, karena kecelakaan. Dan truk ODOL berkontribusi lebih dari 35 persennya. Dampak truk ODOL terkait perkerasan jalan akan menurunkan usia efektif secara drastis, yang semula mencapai 10 tahun, bisa menurun hanya menjadi 3-4 tahun saja. 

Dampak merusak truk ODOL begitu nyata dan masif, oleh sebab itu pemerintah tidak boleh mundur apalagi  kalah dengan pressure penguaha/asosiasi pengusaha truk ODOL. Jangan sampai ada lagi wacana untuk menunda pemberlakuan zero truk ODOL pada 2027. Dari sisi fatalitas, secara nasional lebih dari 7500 orang meninggal dunia di jalan raya karena melibatkan truk, terutama truk ODOL.

Baca juga : Malaysia Coret Cabor Olimpiade, Erick Thohir Tempuh Jalur Diplomasi

Truk ODOL juga sangat membahayakan angkutan penyeberangan, beberapa kasus tenggelamnya kapal penyeberangan diduga kuat truk ODOL pemicunya, termasuk tenggelamnya kapal Virgo Transport di Laut Jawa, beberapa bulan lalu. 

Dan dari sisi dampak kerusakan jalan, menurut data Kementerian PU, menimbulkan kerugian jalan senilai Rp 43,47 triliun per tahun. Sehingga setiap tahun pemerintah via Kementerian PU harus mengeluarkan dana triliunan rupiah hanya untuk preservasi jalan yang rusak akibat truk ODOL itu. 

Penundaan zero truk ODOL hanya akan menciptakan multi distorsi persoalan truk ODOL ke depannya, baik di jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, dan angkutan penyeberangan. Kini saatnya pemerintah memastikan untuk mewujudkan kebijakan truk ODOL, tersebab landasan regulasi operasionalnya sudah sangat kuat (Perpres 41/2026), kerugian sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan dimensi keselamatan pada pengguna jalan.

Jika 2027 tertunda lagi, maka upaya untuk mewujudkan zero truk ODOL  akan semakin musykil, mengingat sudah mendekati tahun politik (2029). Jangan sampai kepentingan dan keselamatan publik dijadikan pertaruhan, demi kepentingan jangka pendek "oligarki" pengusaha dan asosiasi pengusaha truk ODOL.

Tulus Abadi
Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense