Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Spanyol Kalah dari Inggris, De la Fuente: Ini Bukan Hari Kami
- Dua Tahun Kemenimipas, Transformasi Butuh Sinergi Lintas Sektor
- Debut Pochettino di MU, Langsung Hadapi Liverpool di Anfield
- Sekjen Berkarya: Dasco Punya Karakter Mahapatih Gajah Mada, Cocok Jadi Wapres
- Luka Menalo Bidik Kemenangan Persib atas Shan United
Dua Tahun Kemenimipas, Transformasi Butuh Sinergi Lintas Sektor
Senin, 16 November 2026 17:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Dua tahun berdiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah mencatat berbagai capaian melalui pembenahan kelembagaan dan program yang berdampak bagi masyarakat. Namun, sejumlah persoalan klasik, mulai dari kelebihan kapasitas lapas hingga masalah administrasi kependudukan, masih mendera.
Penyelesaiannya dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada Kemenimipas. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar persoalan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dapat ditangani secara menyeluruh.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi 'Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan' di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (16/11/2026). Diskusi menghadirkan Wakil Menteri Imipas M. Maulana Bungaran, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, Plt Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna, Direktur Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bappenas Hendra Wahanu, Pakar Pemerintahan UI Rudiarto Sumarwono, serta jurnalis sekaligus penulis Audrey Santoso.
M. Maulana Bungaran mengatakan, memasuki tahun kedua pembentukannya, Kemenimipas terus memperkuat transformasi kelembagaan melalui pembenahan tata kelola, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan.
Menurutnya, transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi, tetapi harus diikuti perubahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel.
Di bidang keimigrasian, pembenahan diarahkan pada modernisasi layanan paspor, visa, izin tinggal, dan perluasan penggunaan autogate. Penguatan pengawasan serta penegakan hukum juga terus dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah kejahatan lintas negara.
Sementara di bidang pemasyarakatan, fokus diarahkan pada penguatan keamanan, penanganan overcrowding, serta peningkatan kualitas pembinaan warga binaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program kemandirian.
Seluruh agenda tersebut dijalankan melalui 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai pedoman untuk menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program konkret dan terukur.
Namun, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan, berbagai persoalan yang dihadapi Kemenimipas tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kekuatan internal kementerian.
Baca juga : Kemenimipas Sosialisasikan STAR ASET BMN untuk Perkuat Tata Kelola Aset Negara
Rieke bahkan mengibaratkan Kemenimipas seperti tempat sampah yang menampung berbagai persoalan klasik dari sektor lain.
"Kemenimipas ini ibarat tempat sampah. Ada banyak persoalan klasik di hulu, seperti overkapasitas lapas dan rutan, yang tidak bisa dipikul sendirian oleh jajaran Kemenimipas," tegasnya.
Karena itu, Rieke mengusulkan pembentukan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni tentang Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional yang Terintegrasi dan Sistem Tata Kelola Pemasyarakatan Nasional yang Terintegrasi.
Kedua regulasi tersebut diharapkan memperjelas pembagian tugas dan kewenangan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Rieke juga menyoroti masih adanya warga binaan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, identitas kependudukan berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar, termasuk akses layanan kesehatan dan keberadaan keluarga.
Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan tidak semestinya dibebankan kepada petugas pemasyarakatan karena kewenangannya melibatkan instansi lain.
Ia pun mendorong penerapan prinsip Satu Data Indonesia agar integrasi data keimigrasian dan pemasyarakatan berjalan lebih optimal, dengan Kemenimipas tetap menjadi wali data untuk kedua sektor tersebut.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M. Maulana Bungaran berbicara dalam diskusi dua tahun transformasi Kemenimipas di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sorotan serupa disampaikan Heru Kreshna. Berdasarkan lima kali peninjauan lapangan sepanjang 2026, mulai dari Palembang, Nusakambangan, Sumatera Utara, Bali, hingga Rutan Salemba, KSP melihat sejumlah kemajuan sekaligus persoalan yang perlu segera ditangani.
Salah satu capaian yang diapresiasi adalah program ketahanan pangan yang melibatkan warga binaan. Berbagai kegiatan produktif telah dikembangkan, mulai dari budidaya sidat dan udang vaname di Nusakambangan hingga pertanian hidroponik di Lapas Kelas I Medan.
Baca juga : Kalapas Garut: Pengawasan Harus Cegah Masalah Pemasyarakatan Berulang
Meski demikian, KSP masih menemukan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk belum seragamnya standar premi atau upah bagi warga binaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Heru juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per November 2026, terdapat 67.185 tahanan dan warga binaan yang NIK-nya tidak valid atau belum tercatat.
Selain itu, penanganan lebih dari 1.300 pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Medan serta ribuan WNI di depot tahanan Malaysia membutuhkan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
Heru menilai, koordinasi lintas kementerian merupakan tantangan tersendiri karena sering kali terbentur komunikasi dan pembagian kewenangan.
"Koordinasi lintas kementerian itu komoditas mahal. Karena itu, kita membutuhkan orkestrator agar berbagai persoalan bisa diselesaikan bersama. Lebih baik mencegah dari hulunya," ujarnya.
Ia mengapresiasi berbagai capaian Kemenimipas dalam usia yang relatif muda. Menurutnya, buku transformasi yang diluncurkan dalam momentum Hari Bakti Ke-2 juga menjadi bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
Sementara itu, Hendra Wahanu menegaskan, Kemenimipas memiliki peran strategis dalam mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dukungan tersebut mencakup reformasi hukum dan birokrasi, pencegahan kejahatan, penguatan pelayanan keimigrasian, perlindungan pekerja migran Indonesia, hingga pembinaan dan reintegrasi warga binaan.
Bappenas mendorong empat langkah penguatan, yakni konsolidasi kelembagaan, penyelesaian overcrowding melalui kombinasi pidana alternatif dan pembangunan infrastruktur, perencanaan serta penganggaran berbasis data, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Baca juga : Irjen Kemenimipas Awasi Ketat Seleksi Taruna 2026, Tegaskan Tak Ada KKN
Sistem seperti SIMKIM, SDP PAS, dan Litmas Online perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi data serta memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
Adapun Audrey Santoso, menjelaskan bahwa transformasi Kemenimipas dibangun melalui delapan agenda prioritas nasional dan 15 Program Aksi.
Menurutnya, transformasi bukan sekadar penambahan layanan digital, pembangunan fasilitas, atau penghargaan. Keberhasilannya harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Layanan keimigrasian harus semakin mudah dan aman, pengawasan perbatasan semakin kuat, sementara warga binaan memperoleh kesempatan untuk berubah dan kembali produktif di tengah masyarakat.
Memasuki tahun ketiga perjalanan kelembagaannya, tantangan Kemenimipas bukan hanya melanjutkan pembenahan internal, tetapi juga memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah.
Sebab, persoalan keimigrasian dan pemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, berbagai masalah klasik berpotensi terus berulang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya